Persoalan terbesarnya adalah hilangnya satu komando dalam mengelola perusahaan milik rakyat.
Dan ketika satu komando itu hilang, maka yang paling dahulu merasakan dampaknya bukan direksi, bukan pejabat, melainkan ribuan pedagang kecil yang setiap hari menggantungkan hidupnya di pasar-pasar Kota Surabaya.
Kini publik menunggu jawaban, bukan sekadar klarifikasi. Sebab setiap konflik yang dibiarkan tanpa evaluasi hanya akan memperkuat kesan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti ini, Wali Kota Surabaya sebagai pemegang mandat pembinaan BUMD tidak cukup hanya menjadi penonton. Kepemimpinan diukur bukan saat keadaan tenang, melainkan ketika berani membenahi tata kelola yang sedang kehilangan arah. ***
