NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak Yebe), menegaskan bahwa pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak boleh sebatas jargon tanpa aksi nyata. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk bertindak tegas terhadap oknum aparat maupun perangkat masyarakat yang terbukti melakukan praktik pungli, termasuk di tingkat RT/RW.
“Sapu bersih pungli (Saber Pungli) jangan sebatas jargon, jangan juga tutup mata dengan fenomena pungli di Surabaya yang masih seperti jamur di musim hujan. Jika terbukti ada pungli, baik di tingkat RT/RW, maka lurah maupun camat jangan kemudian ‘ngeper’ hanya karena yang bersangkutan pensiunan TNI/Polri. Ingat, apapun pangkatnya, kalau sudah kembali ke masyarakat ya mereka sipil. Perlakukan sebagai sipil. Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani,” tegas Yona pada Kamis (11/9/2025) di Surabaya.
Yona juga mendorong Wali Kota Surabaya untuk berani mengambil langkah tegas, termasuk memecat aparat yang terbukti melakukan pungli. “Mbok yo sekali-kali wali kota itu yang wani mecat oknum RT/RW, pegawai kelurahan, kecamatan, atau OPD yang terbukti pungli, dan dipublikasikan.” ujarnya.
Selain soal pungli, Yona menyoroti pelaksanaan program Kampung Pancasila di Surabaya. Menurutnya, program ini rawan gagal jika hanya dijalankan secara seremonial tanpa kajian dan simulasi yang matang.
“Kampung Pancasila nek sampe gak sukses, yo bikin maneh kampung dengan istilah baru yang mengusung kearifan lokal. Tujuannya memperkuat kultur agar terbangun fanatisme emosional arek Suroboyo. Tapi seyogyanya, kalau ingin bikin program kemasyarakatan, lakukan kajian dulu, bikin simulasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi juga kendala dan tantangannya,” jelasnya meski juga mengapresiasi program tersebut.
Cak Yebe juga menilai banyak program Wali Kota Surabaya dijalankan tanpa melibatkan DPRD. “Yang unik, hampir semua program wali kota ini tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program tiba-tiba langsung dirunning se-Surabaya. Sosialisasi dan edukasi melibatkan semua OPD hingga staf komisi di DPRD yang ASN, tapi tanpa pembekalan cukup,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa mengurangi efektivitas pelaksanaan program karena jajaran birokrasi sendiri tidak memiliki pemahaman yang utuh maupun kapasitas yang terukur.
Untuk mengoptimalkan program Kampung Pancasila, Yona mendorong adanya pelatihan berjenjang yang terstruktur. “Kalau 153 lurah dan 31 camat diberikan pembekalan TOT (Training of Trainer) secara intensif, mereka bisa meneruskan ke jajarannya, lalu ke RW, RT, Dawis, KSH, hingga Karang Taruna. Lebih baik lagi kalau ada pilot project, misalnya satu kelurahan per zona wilayah Surabaya dijadikan contoh.” paparnya.
Ia juga menyampaikan, dalam kegiatan resesnya saat ini, ia secara konsisten menyampaikan dua isu utama kepada masyarakat: penguatan Kampung Pancasila dan kemudahan layanan administrasi kependudukan lewat KNG Mobile.
“Buat saya tidak masalah bicara dua materi ini semata-mata untuk membantu warga sekaligus menjaga DPRD sebagai mitra kerja Wali Kota dalam mengawal program. Sekalipun saya tidak pernah diminta untuk itu, saya tetap lakukan,” pungkasnya. ***
