NAWACITAPOST.COM - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025–2030 tengah dibahas intensif oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya. Salah satu fokus pembahasan dalam rapat Pansus yang digelar Rabu (18/6/2025) di Gedung Dewan, Jalan Yos Sudarso, adalah peningkatan layanan Dinas Sosial.
Wakil Ketua Pansus RPJMD sekaligus Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, menekankan pentingnya pembaruan paradigma dalam penanganan masalah sosial di Surabaya, khususnya dalam konteks pasca-pandemi dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih meninggalkan dampak jangka panjang.
“Kita harus pikirkan betul ketahanan sosial warga Surabaya pasca pandemi dan PHK massal. Salah satu solusi strategisnya adalah dengan memperkuat program pelatihan keterampilan, agar warga memiliki daya tahan ekonomi yang kuat,” tegas Pdt. Rio kepada awak media usai rapat.
Baca Juga: DPRD: Pelayanan Publik Jangan Terganggu karena Jabatan Kosong!
Rio juga menyoroti perlunya digitalisasi sistem pelayanan Dinas Sosial. Ia mendorong agar Dinsos memiliki dashboard khusus di ruang kerja kepala dinas, yang dapat memantau seluruh dinamika permasalahan sosial secara real-time.
“Kalau semua data sosial bisa termonitor langsung, maka pengambilan keputusan bisa berbasis data, bukan asumsi. Permasalahan bisa ditangani cepat dan pelaksanaan program bisa lebih tajam,” ungkapnya.
Dengan sistem digital yang terintegrasi, semua laporan masyarakat, data penerima bantuan, hingga efektivitas program bisa diakses secara menyeluruh dan cepat. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat respons sekaligus meningkatkan akurasi layanan sosial di lapangan.
Baca Juga: Surabaya Serius Tata Parkir, DPRD: Jangan Lagi Biarkan Uang Rakyat Bocor!
Lebih lanjut, Rio menekankan pentingnya diversifikasi pendanaan untuk menunjang program-program sosial, tak hanya bertumpu pada APBD. Salah satunya dengan mendorong skema crowdfunding sosial.
“Dinas Sosial perlu punya kanal donasi yang akuntabel, yang bisa melibatkan partisipasi warga maupun komunitas, sehingga ada rasa memiliki terhadap penyelesaian masalah sosial,” ujar legislator dari Fraksi PSI ini.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi strategis antara Dinsos, komunitas lokal, pelaku usaha, hingga BUMD untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
Baca Juga: Lahan Tak Jelas Hambat Pembangunan, DPRD Surabaya Tegur Kecamatan
Dalam penyusunan program sosial ke depan, Rio mengingatkan agar Pemkot Surabaya mengkombinasikan dua pendekatan: Bottom-Up dari masyarakat dan Top-Down dari Pemkot.
“Kalau dua pendekatan ini dikombinasikan secara proporsional, maka program yang dilaksanakan akan lebih relevan dan output-nya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ucap Rio.
