"Jangan sampai ada siswa yang merasa terbebani hanya karena tidak menyumbang atau malah menjadi korban bully di sekolah. Pemkot sudah melarang, dan saya tekankan lagi untuk tidak ada penarikan iuran terhadap siswa," tegasnya.
Wali Kota Eri Cahyadi mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada oknum kepala sekolah dan guru yang melanggar larangan tersebut. "Kita akan memberikan peringatan, satu, dua, tiga, jika masih ada pelanggaran, dicopot," ucapnya dengan tegas.
Di samping itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, juga menyoroti potensi penarikan iuran yang sering terjadi menjelang wisuda.
Yusuf berharap kepala sekolah dapat melakukan penilaian kemampuan ekonomi orang tua siswa dan mengantisipasi praktik penarikan iuran yang tidak sesuai dengan aturan.
"Kondisi ekonomi saat ini sudah mulai membaik, tetapi kita harus tetap memahami dan membantu keluarga yang kurang mampu. Jadi, saya harap kepala sekolah bisa memeriksa kemampuan masing-masing orang tua siswa agar tidak ada diskriminasi di sekolah," ungkap Yusuf.
Untuk mencegah persaingan antar siswa yang dapat timbul akibat penarikan iuran sekolah, Yusuf menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah mengadopsi pendekatan kreatif.
Salah satu cara yang diusulkan adalah melibatkan kegiatan keterampilan siswa dalam acara wisuda. Menurutnya, hal ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dan memberikan kesan positif.
"Kita bisa memberikan sertifikat kepada anak-anak sesuai dengan potensinya, seperti mengaji, bermain basket, sehingga kegiatan wisuda menjadi lebih berkesan dan memberikan kebanggaan bagi siswa," pungkasnya. (BNW)
