NAWACITAPOST.COM – Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati, menyoroti serius permasalahan data pengangguran dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2024.
Menurutnya, pengentasan pengangguran harus dimulai dari perencanaan yang matang dan data yang valid di lapangan.
“Kita butuh roadmap yang terukur dan data yang clear and clean di lapangan. Kalau datanya saja masih simpang siur, bagaimana kita bisa membuat intervensi kebijakan yang tepat?” tegas Aning saat ditemui usai rapat pansus.
Baca Juga: 13 ribu Truk Tua Masih Beroperasi di Surabaya, DPRD Surabaya Desak Pembatasan Usia
Aning mengungkapkan bahwa meskipun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Surabaya menurun dari 9,79% pada 2020 menjadi 4,91% pada 2024, setara dengan sekitar 70.000 orang, terdapat kejanggalan dalam proses validasinya.
Ia mempertanyakan kompetensi Kelompok Swadaya Humanis (KSH) yang digunakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk survei, padahal mereka tidak pernah mendapat pelatihan khusus.
“KSH ini bukan tim survei profesional. Tapi hasil mereka hampir sama dengan data BPS yang belum sepenuhnya lengkap, bahkan data BPS masih belum ada nomor telepon meski sudah BNBA. Ini harus dievaluasi serius,” ujarnya.
Baca Juga: RPJMD Surabaya 2025–2029 Disahkan, DPRD Siapkan Pansus Bahas Prioritas Pembangunan
Tak hanya itu, Aning juga mengkritik rendahnya realisasi penyaluran tenaga kerja oleh Disnaker. Dari sekitar 72.000 pengangguran, hanya 7.074 orang yang berhasil difasilitasi ke berbagai perusahaan.
“Itu pun belum tentu berasal dari 72.000 pengangguran yang dicatat. Belum lagi 38.000 lulusan SMA/SMK yang belum disentuh intervensi, bahkan data mereka belum disinkronkan dengan angka pengangguran yang ada.”
Ia juga menekankan pentingnya data yang menyentuh seluruh lapisan, termasuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Surabaya yang memiliki KTP Surabaya, namun belum tercatat dalam data Disnaker.
Baca Juga: Temukan Ketidaktepatan Data Kemiskinan, DPRD Surabaya Desak Dinsos Percepat Sinkronisasi
