Herman menargetkan transformasi tersebut dapat membuat Jawa Barat bergerak lebih cepat dibandingkan daerah lain.
“Karena kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegasnya.
Cegah Tumpang Tindih Program Pemerintah
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, mengatakan data yang tersedia melalui SADA JABAR dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah hingga kelurahan dan desa dalam menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, integrasi data juga dapat membantu pemerintah mencegah terjadinya tumpang tindih program.
“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.
Selain mengetahui sasaran program, proses penanganan juga dapat dicatat dan dipantau secara berkala.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat melihat perkembangan program, capaian yang telah diperoleh, serta mengidentifikasi persoalan masyarakat yang masih belum mendapatkan penanganan.
Melalui SADA JABAR, Pemprov Jawa Barat berharap kebijakan pembangunan dapat semakin berbasis data, terukur, dan tepat sasaran, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, baik, dan aman bagi masyarakat.
Sumber: Adi Komar, HUMAS JABAR