NAWACITAPOST.COM — Gelombang transformasi digital birokrasi terus meluas. Sebanyak 20 peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Pusat Pelatihan dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKMK LAN) Aceh menggelar studi lapangan ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Kamis (8/10/2026).
Langkah strategis ini ditempuh untuk membedah serta menyerap secara langsung berbagai karya inovasi pelayanan publik berbasis digital yang telah berhasil diimplementasikan di lingkungan Pemko Medan.
Rombongan peserta yang berasal dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI tersebut diboyong khusus untuk mendalami tata kelola pemerintahan modern, khususnya yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan.
Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Widyaiswara Ahli Utama Faizal Andriansyah ini disambut hangat di Aula Pemko Medan, Lantai 4.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan Laksamana Putra Siregar bersama Kepala BKPSDM Kota Medan Subhan Fajri Harahap.
Dalam penyambutannya, Laksamana Putra Siregar mendorong para peserta untuk mengeksplorasi seluruh sistem pelayanan publik serta tata kelola birokrasi berbasis teknologi yang ada di Kota Medan agar dapat diadaptasi di instansi masing-masing.
Di antara jajaran inovasi yang dipaparkan, aplikasi Medan Corpu Smart menjadi sorotan utama dan paling mencuri perhatian para peserta.
Platform pembelajaran digital yang baru saja diluncurkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan ini dinilai menjadi terobosan yang sangat krusial.
Sistem tersebut memberi ruang luas bagi para pegawai untuk mengasah kualifikasi manajemen serta meningkatkan kompetensi secara mandiri, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui penyerapan ilmu dan pembelajaran lapangan ini, para peserta PKP LAN Aceh diharapkan mampu membawa perspektif baru serta mengakselerasi digitalisasi pelayanan publik di lingkungan UPT Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI secara luas.
