NAWACITAPOST.COM — Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, mengingatkan potensi ancaman terhadap kehidupan demokrasi apabila kewenangan penyadapan oleh aparat kepolisian disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Pandangan tersebut ia sampaikan dalam tayangan Forum Keadilan TV yang dipublikasikan pada Kamis (13/11/2026). Dalam analisisnya, Henri menyoroti risiko penggunaan teknologi pemantauan komunikasi untuk mengawasi hingga menekan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan pemegang kekuasaan.
“Maka polisi ini harus ditata, reformasi polisi itu harus dilakukan karena ini membahayakan negara kalau masih seperti sekarang dan berpotensi dipakai untuk kepentingan politik untuk menekan oposisi serta menyandera ketua-ketua partai,” kata Henri.
Kekhawatiran Meluasnya Target Pemantauan
Henri berpandangan bahwa secara prinsip, teknologi penyadapan semestinya diterapkan secara terbatas dan ketat hanya untuk mendukung proses penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana serius.
Namun, ia mengkhawatirkan kewenangan tersebut berpotensi meluas menyasar kalangan di luar penegakan hukum, mulai dari politisi, jurnalis, hingga pejabat negara.
Dalam kesempatan itu, Henri turut menyinggung dugaan pemanfaatan perangkat lunak seperti LIMS dan Pegasus dalam aktivitas pemantauan komunikasi.
Kendati demikian, Henri menegaskan bahwa pernyataan mengenai perangkat tersebut sebatas merupakan bentuk kekhawatiran dan dugaan yang ia sampaikan sebagai akademisi, bukan pembuktian bahwa instrumen itu telah digunakan oleh pihak tertentu untuk menyadap target-target yang dimaksud.
Menurut Henri, praktik penyadapan di luar koridor penegakan hukum dapat memicu efek gentar (chilling effect) di tengah ruang publik. Situasi semacam ini dikhawatirkan membuat masyarakat sipil, insan pers, maupun kelompok oposisi menjadi enggan menyuarakan kritik secara terbuka.
Dorong Pembentukan Undang-Undang dan Pengawasan Independen
Sebagai langkah mitigasi, Henri menilai agenda pembenahan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu mencakup penataan ulang regulasi terkait kewenangan penyadapan.
Ia mendorong pembentukan undang-undang khusus yang mengatur secara rinci batas-batas penyadapan, meliputi pihak yang memiliki otoritas, kriteria subjek yang dapat dijadikan target, hingga mekanisme perizinan dan akuntabilitasnya.
Selain payung hukum yang jelas, Henri juga menekankan urgensi kehadiran lembaga pengawas independen untuk memastikan instrumen penyadapan tidak bergeser menjadi alat kepentingan politik praktis.
Henri mengingatkan, tanpa adanya pembatasan regulasi serta pengawasan yang ketat, teknologi yang sejatinya dirancang untuk membantu penegakan hukum justru berisiko mengancam hak privasi warga negara, hak asasi manusia, dan keberlangsungan demokrasi.(***)