NAWACITAPOST.COM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Yasonna Laoly, menegaskan bahwa integritas seorang pemimpin dan politisi tidak pernah diukur dari sebuah kesempurnaan artifisial, melainkan dari konsistensi mutlak antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan mandat rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yasonna Laoly melalui akun Instagram resminya, @yasonna.laoly, pada Senin (2/11/2026).
Dalam unggahan yang sarat dengan pesan moral dan refleksi etika bernegara tersebut, Yasonna menyoroti pentingnya manifestasi nyata dari nilai-nilai luhur yang dipegang oleh seorang pejabat publik.
"Integritas tidak diukur dari kesempurnaan, tetapi dari konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan," tulis Yasonna dalam narasi resmi yang diunggahnya.
Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa diskursus moral dan retorika kebijakan tidak akan memiliki arti substansial apabila terlepas dari implementasi di lapangan.
Menurutnya, sebuah prinsip hidup yang tidak disertai dengan langkah-langkah konkret dan aksi nyata pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah janji kosong yang kehilangan esensi kepercayaan publik.
"Sebab, prinsip tanpa tindakan hanyalah janji. Integritas harus dibuktikan, bukan sekadar diucapkan," tegasnya dalam pesan moral yang menyedot perhatian netizen dan pemerhati politik tersebut.
Yasonna juga menambahkan bahwa esensi dari integritas personal maupun institusional jauh melampaui standar penampilan luar atau pencitraan kesempurnaan semata.
Integritas sejati, kata dia, berakar pada keselarasan moral yang utuh antara dimensi batiniah dan lahiriah seseorang.
"Integritas bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang keselarasan antara apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan," pungkasnya.
Pesan reflektif yang dibagikan oleh Yasonna Laoly ini dinilai sebagai momentum penting di tengah dinamika politik nasional, di mana tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan moralitas penyelenggara negara semakin mendesak untuk dikembalikan pada trek etika publik yang substansial.(Redaksi)