Baca Juga: Pilkada Surabaya 2024, Risma masih Punya Pengaruh
"Otomatis menghemat 2 persen, contoh misalnya penduduk Nganjuk 2 juta, terakomodir 98 persen dalam program kepesertaan BPJS, maka otomatis menghemat 2 persen, 98 persen yang sudah masuk dalam kepesertaan BPJS baik itu mandiri maupun melalui PBI, maka dengan tersendirinya tercover 100 persen dalam arti menghemat 2 persen, dalam pelayanan BPJS itu program nasional," paparnya.
Mashur menegaskan, jadi untuk para pemilih kami berpesan pilihlah calon pemimpin yang peduli terhadap masyarakat bawah, yang pertama jangan pernah memilih Bupati yang pernah terjerat hukum atau calon yang ada kaitannya dengan Bupati yang pernah terjerat atau terbukti terpidana karena korupsi.
Baca Juga: Sembilan Nama Muncul di Bursa Pilbup Nganjuk, Budayawan Buka Suara
"Jadi jangan pernah memilih yang terbukti atau ada kaitannya pernah ada rekam jejak korupsinya, baik itu langsung maupun tidak langsung jangan dipilih, tidak langsung namun bupatinya pernah terjerat pidana dan terbukti korupsi jangan dipilih, suatu kegoblokan atau kebodohan ketika memilih calon Bupati yang ada kaitannya dengan bupati yang pernah korupsi," tegasnya.
Menurut Mashur, kalau sampai ada yang memilih calon Bupati yang ada kaitannya dengan bupati yang pernah korupsi bukan hanya kegoblokan yang luar biasa, namun merupakan musibah yang luar biasa bagi warga Nganjuk.
"Korupsi harus dilawan bersama-sama sampai ke akar-akarnya," pungkasnya.
Artikel Terkait
Bahas Tentang Pilkada Tahun 2024, Ini Calon Pemimpin yang Layak Versi Timses Freelance
Harapan Warga, PDIP Surabaya Dukung Duet Eri-Armuji di Pilkada 2024
Harapan Masyarakat Jombang, Menuju Pilkada Tahun 2024
DPC PDIP Nganjuk Resmi Buka Pendaftaran Bacabup - bacawabup, Ini Syarat Formal yang Harus Dipenuhi
Sembilan Nama Muncul di Bursa Pilbup Nganjuk, Budayawan Buka Suara