Ingin Jadi Bupati Nganjuk, Ini 5 Poin yang Harus Diselesaikan Setelah Terpilih di Pilkada

NAWACITAPOST.COM - Ada 9 nama yang muncul dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Nganjuk yang sudah beredar di kalangan masyarakat Nganjuk, Jawa Timur.

Informasi yang dihimpun wartawan Nawacitapost.com ada berita sebelumnya yang berjudul "Sembilan Nama Muncul di Bursa Pilbup Nganjuk, Budayawan Buka Suara" budayawan Nganjuk Teguh Budi berpesan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang berakhlakul karimah.

Baca Juga: DPC PDIP Nganjuk Resmi Buka Pendaftaran Bacabup - bacawabup, Ini Syarat Formal yang Harus Dipenuhi

Sementara pemerhati buruh Mashur Saifudin Suhri, SH, mengatakan kalau ingin menjadi calon pemimpin di Nganjuk harus bisa memberikan kejelasan tentang 5 poin yang menjadi problem yang belum terselesaikan hingga saat ini.

"Yang pertama terkait dunia pendidikan, tidak dapat dipungkiri terjadi pungutan liar (pungli) luar biasa di dunia pendidikan, jadi kalau mau jadi Bupati di Nganjuk saya contohkan seperti Pj Bupati Bojonegoro itu langsung konsen masalah pendidikan, mencegah betul adanya pungli di dunia pendidikan dengan alasan apapun," kata Mashur Saifudin Suhri, ketika berbincang di Kedai Pendopo, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Jumat (19/4/2024) sore.

Lanjut Mashur Saifudin Suhri, terus yang kedua masalah perburuan kaitannya dengan adanya program Kawasan Industri Nganjuk (King), percuma ada King kalau upahnya buruh direndahkan buat apa.

Baca Juga: Bahas Tentang Pilkada Tahun 2024, Ini Calon Pemimpin yang Layak Versi Timses Freelance

"Memanusiakan manusia warga Nganjuk, tentu dengan upah yang layak, upah yang layak itu seperti apa? seharusnya ya mencukupi, selama ini masalah upah perburuan di perusahaan-perusahaan yang ada di Nganjuk jauh dari peraturan ketenagakerjaan dan sangat rendah sekali," ujar pria yang akrab dipanggil Mashur.

Mashur menambahkan, terus yang ketiga masalah infrastruktur jalan dan jembatan, untuk akses utama penghubung ke arah timur tiga jembatan lah minimal harus dibangun, baik itu ke arah Jombang dan arah Kediri.

"Saat ini kita hanya punya dua koneksi jembatan, yang pertama jembatan yang ada di Kertosono, yang kedua jembatan yang ada di Ngronggot - Papar, dan masih membutuhkan tambahan jembatan lagi, buktinya apa? Masih sering terjadi kemacetan hingga 2 jam lebih ketika hari-hari besar atau libur nasional, dan juga ketika ada perbaikan di jalur kereta api dan lain sebagainya," imbuh pria kelahiran Jember, Jawa Timur itu.

Baca Juga: Harapan Masyarakat Jombang, Menuju Pilkada Tahun 2024

Mashur menjelaskan, terkait dengan jembatan ini harus ditargetkan oleh Bupati terpilih nanti, dan harus menjadi skala prioritas, kalaupun ada jalan tol, itu bagi yang punya uang. Selanjutnya yang keempat adalah layanan publik mulai dari tingkatan Desa / Kelurahan hingga instansi Kabupaten.

"Masih banyak keluhan mulai dari Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), layanan administrasi kependudukan, perizinan-perizinan yang masih membebani pengusaha UKM yang ingin maju dalam berusaha, masih banyak keluhan," jelasnya.

Masih bersama Mashur, yang kelima adalah prioritas kesehatan, bagaimana menjadikan Kabupaten Nganjuk dalam program Universal Health Coverage (UHC) memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan target 97 atau 98 persen menjadi kepesertaan dalam BPJS.