Keterlambatan Pengumuman Hasil Seleksi CASN PPPK di Jakarta Menuai Reaksi Tegas dari DPN FKHN Indonesia

NAWACITAPOST.COM - Keterlambatan pengumuman hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jakarta mendapat reaksi tegas dari Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Humanis Nasional (DPN FKHN) Indonesia.

Drg. Emilia Gustika Hadi, selaku Wakil Ketua Umum, mengecam sikap Panselda yang dinilainya kurang informatif terkait penundaan pengumuman hasil seleksi tersebut.

Wakil Ketua Umum, Drg. Emilia Gustika Hadi, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakinformatifan Panselda terkait keterlambatan pengumuman hasil seleksi CASN PPPK di DKI Jakarta.

Baca Juga: Resep Ikan Gurame Bakar Bumbu Bali yang Lezat, Berempah, dan Praktis Cocok untuk Menu Malam Tahun Baru

Sementara pengumuman telah dilakukan di beberapa daerah, DKI Jakarta masih belum mendapat kabar resmi. Dokter Bocin, sapaan akrabnya, menyoroti perbedaan ini dengan keprihatinan mendalam.

Anisah Salim Alatas, Wakil Ketua Umum DPN FKHN Indonesia, turut menyampaikan keprihatinan serupa.

Lanjutnya, Dia mencatat adanya kejadian di mana hasil pengumuman secara resmi muncul dalam portal, namun tiba-tiba ditarik kembali oleh Panselda atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Baca Juga: 5 Ide Kegiatan Malam Tahun Baru di Rumah, Sederhana dan Seru!

Kejadian ini menimbulkan kecurigaan, dan Anisah menegaskan pentingnya klarifikasi dari pihak terkait.

"Dengan mendekati akhir tahun, belum ada tanda-tanda pengumuman resmi seleksi CASN PPPK," ujarnya 

"Kami akan berkoordinasi dengan lembaga legislatif untuk mengawal proses seleksi ini. Kita meminta dukungan legislatif agar proses seleksi ini dapat berjalan transparan dan tidak merugikan rekan-rekan non ASN di Jakarta," lanjutnya Dokter Bocin.

Baca Juga: Kalapas Samarinda Gelar Dzikir dan Doa Bersama

Reaksi tegas dari DPN FKHN Indonesia menggarisbawahi kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi CASN PPPK, menekankan pentingnya melibatkan pihak legislatif untuk memastikan keadilan dan kejelasan dalam pengumuman hasil seleksi tersebut.