NAWACITAPOST.COM — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menunda agenda ekspose atau pemaparan kasus dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepastian penundaan agenda tersebut disampaikan langsung oleh jajaran penyidik Bareskrim Polri pada Jumat (20/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyatakan, pemaparan perkembangan perkara bersama korps Adhyaksa dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Namun, pihak kepolisian belum memerinci alasan penundaan maupun tanggal pasti pelaksanaannya.
"Ekspose dengan JPU (jaksa penuntut umum) ditunda minggu depan," kata Susatyo dalam keterangan resminya, Jumat.
Maraton Pemeriksaan 59 Saksi
Sebelum keputusan penundaan diambil, tim penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) sejatinya dirancang untuk membedah perkembangan penyidikan kasus dugaan makar tersebut secara komprehensif.
Dalam mengusut perkara ini, Susatyo memaparkan bahwa penyidik telah bekerja secara maraton sejak laporan polisi (LP) diterbitkan pada Rabu (11/11/2026). Puluhan saksi telah dimintai keterangan guna merangkai konstruksi hukum peristiwa tersebut.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo.
Keterkaitan dengan Kasus Penyadapan Presiden
Puluhan saksi yang diperiksa mencakup empat orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Selain keempat perwira tinggi tersebut, penyidik juga mengorek keterangan dari pihak-pihak lain yang dinilai memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai tersangka baru dalam klaster dugaan makar.
"Semua saksi sudah kami periksa, baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal juga saksi-saksi lainnya," ujar Susatyo.
"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," lanjutnya.
Pembuktian Tidak Sederhana
Tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, penyidik Bareskrim Polri juga telah melakukan serangkaian upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah lokasi. Langkah ini ditempuh untuk mengamankan dokumen serta barang bukti lain yang relevan dengan penyidikan.
Susatyo menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana terhadap keamanan negara, khususnya pasal dugaan makar, memerlukan ketelitian dan proses yang tidak sederhana.
Saat ini, fokus utama penyidik adalah mengumpulkan alat bukti yang mengarah pada tahapan persiapan, pemufakatan jahat, hingga permulaan pelaksanaan perbuatan.(***)
Artikel Terkait
Suahasil Nazara Tegaskan APBN 2026 On Track, Melawan Mitos "APBN Tekor"
Kepastian Hukum Industri Rokok Elektrik, Bea Cukai Gresik Terbitkan Izin NPPBKC
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas Rp6,7 Miliar di Bandara SAMS Sepinggan
Pundi-Pundi Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Menkeu Suahasil Optimistis Target APBN Tercapai
Pacu UMKM Tembus Pasar Dunia, Bea Cukai Gembleng Pengusaha Lokal Siap Ekspor