Jika kekuatan figur-figur tersebut mampu disatukan, Gerindra memiliki kombinasi yang cukup lengkap: senioritas dan jaringan, struktur partai, legislator, serta mesin organisasi. Tetapi justru di sini tantangan sebenarnya dimulai.
Jangan sampai Gerindra terlalu nyaman
Gerindra sekarang bukan lagi partai oposisi nasional. Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia. Konsekuensinya, Gerindra menikmati keuntungan politik yang besar. Program pemerintah pusat, popularitas presiden, kebijakan nasional dan persepsi terhadap pemerintahan akan ikut mempengaruhi citra partai.
Namun, ada paradoks. Keuntungan sebagai partai pemerintah bisa sekaligus menjadi kelemahan Gerindra di Surabaya.
Mengapa? Karena masyarakat tidak mencoblos DPRD Surabaya hanya berdasarkan siapa presidennya. Pemilih kota akan melihat persoalan yang mereka hadapi setiap hari: bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, banjir, parkir, transportasi, pasar, UMKM, pelayanan administrasi, pembangunan kampung, pajak daerah, hingga kebijakan Pemerintah Kota.
Jika Gerindra terlalu nyaman menjadi bagian dari kekuasaan dan kehilangan keberanian untuk mengkritisi persoalan lokal, maka partai tersebut bisa kehilangan ruang sebagai alternatif.
Gerindra harus membedakan antara menjadi partai pemerintah dengan menjadi partai yang selalu membenarkan pemerintah. Ini dua hal yang berbeda.
Sebagai partai pemerintah, Gerindra bisa mendukung kebijakan yang baik. Tetapi sebagai partai yang ingin merebut posisi nomor satu di Surabaya, Gerindra juga harus mampu mengatakan tidak ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Pertarungan bukan melawan Prabowo, tetapi melawan persepsi
Inilah jebakan terbesar. Efek Prabowo dapat membantu Gerindra memperoleh perhatian. Tetapi efek tersebut tidak otomatis menghasilkan suara untuk caleg DPRD Surabaya.
Pada Pemilu 2024, Gerindra memperoleh 241.231 suara. Angka tersebut menunjukkan bahwa partai mempunyai basis nyata. Namun untuk mengejar PDIP, Gerindra membutuhkan bukan hanya mempertahankan basis tersebut, tetapi juga memperluasnya secara signifikan.
Maka strategi Gerindra tidak boleh berhenti pada slogan: "Prabowo menang, Gerindra menang."
Strategi yang lebih relevan justru: "Prabowo bekerja di Jakarta, kader Gerindra bekerja untuk Surabaya."
Perbedaan narasi tersebut sangat penting. Gerindra harus memiliki agenda Surabaya sendiri.
Partai harus mampu menjelaskan kepada warga: kalau Gerindra menjadi kekuatan terbesar di DPRD, apa yang akan mereka lakukan terhadap persoalan Surabaya? Tanpa jawaban itu, Gerindra berisiko menjadi sekadar kendaraan elektoral nasional.
PDIP bukan lawan yang mudah
Gerindra juga tidak boleh meremehkan PDIP. Pada 2024, PDIP masih menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi di Surabaya dan menguasai 11 kursi DPRD. Selisih sekitar 95 ribu suara dengan Gerindra menunjukkan bahwa Gerindra masih harus bekerja keras.
PDIP juga mempunyai jaringan politik yang telah dibangun jauh lebih lama. Karena itu, untuk memenangkan 2029, Gerindra tidak cukup hanya berharap PDIP mengalami penurunan. Gerindra harus menaikkan suara sendiri.