Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Sebanyak 575 anggota parlemen Senayan 2019 – 2024 atau 9 partai, pasti punya daerah pemilihan atau biasa disebut dapil. Ada 80 Dapil yang boleh dikatakan memilih anggota dewan terhormat untuk duduk disinggasana DPR RI. Sederet dan sejumlah fasilitas wah pun banyak didapat, termasuk gelontoran (dana) rumah aspirasi yang diambil dari APBN itu, kabarnya mencapai ratusan juta rupiah, dan diberikan ke setiap anggota DPR saat masa reses sidang DPR (aktif didapilnya).
Baca Juga : Ini Alasan Kemendagri Nyatakan Gunungsitoli dan Nias Utara Gagal Memperoleh Penilaian Kemajuan Dalam Berinovasi
Terkait dana kunjungan ke dapil atau dana reses sebesar Rp 140 juta. "Rp 140 juta itu 8 kali setahun," kata Krisdayanti di kanal YouTube Akbar Faizal.
Ketika mendapat dana rumah aspirasi, anggota DPR secara apapun wajib berkunjung ke Dapilnya. Pertemuan dalam berbagai bentuk dengan konstituennya wajib dilaksanakan, mulai dari tempat serta logistic lainnya diambil dari dana aspirasi itu.
Menurut sumber yang didapat nawacitapost.com, ada beberapa anggota DPR yang telah mendapat dana aspirasi, tetapi jarang dan mungkin tidak berkunjung ke Dapilnya.
Diduga, Trimedya Panjaitan biasa disapa Trimed, termasuk 1 dari 10 anggota DPR yang melenggang ke Senayan, dengan perolehan suara 106.103 peringkat suara sah : dua (2), tetapi jarang melihat Dapil II Sumut (20 daerah tingkat II di Provinsi Sumut), yang meliputi daerah : Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat.
Ditambah lagi daftar, tak simpatiknya bertambah, ketika dalam suatu kesempatan mengkritik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, koleganya sesama partai Banteng Moncong Putih, yang menyebut Ganjar dinilai ambisius ingin nyapres dan tak menghormati Ketum PDIP Megawati Soekarnoputeri.
Menanggapi kritik tersebut, Ganjar hanya menjawab santai. Menurut dia, sebuah kritik harus diterima sebagai koreksi bagi dirinya.
Bagi Ganjar, soal Capres dari PDIP bukan kewenanganya, tetapi hak prerogratifnya ada ditangan Ketum PDIP.
Pernyataan Trimed ini menegaskan, bahwa Ganjar memang diperbicangkan menjadi Capres, itu menurut lembaga survei politik.
Seharusnya Trimed mencermati pencapresan dari PDIP belum terjadi, dan itu (Capres Ganjar) dari non partai politik yang menggulirkannya.
Akibat ulahnya itu, Trimed diduga mendapat peringatan keras dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputeri.
Atau, mungkin juga Trimed punya calon lain di Capres selain Ganjar. Kemungkinan lainnya, ia ngebet ingin menjadi non DPR pasca Jokowi?
Namun, dengan kelakuannya yang tak bersimpatik tersebut, impian ngebet menjadi di luar DPR, kemungkinan tak didapat.
