Jakarta, NAWACITAPOST- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencari bukti permulaan dugaan rasuah terkait pelaksanaan Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menyikapi hal itu pegiat media sosial, Denny Siregar mengatakan, kasus Formula E yang dicium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyeret Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Denny mengungkapkan,program Formula E yang akan digelar oleh Pemprov DKI Jakarta, kasus Formula E sudah masuk ke babak baru , kasus dugaan adanya penyalahgunaan dana di Formula E itu mendapatkan perhatian yang tinggi dari masyarakat,karena baunya sudah kemana-mana. Banyak orang yang sudah tahu, dan sudah menjadi rahasia umum.

“Kalau sudah ditumpukkan dengan kasus Formula E ini ada ‘daging busuk’disembunyikan, dan sekarang sedang dicari ada dimana letaknya,” kata Denny dalam video youtube 2045 TV dikutp NAWACITAPOST, Jumat (5/11/2021).

 

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/nasional/2021/10/27/elektabilitas-anies-terbabat-formula-e-gate/

Menurut dia tidak salah jika masyarakat mencium bau busuk , Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan menolak hak interpelasi dari DPRD DKI.
“Hak interpelansi aja Anies menolak, bagaimana kalau Anies menjelaskan ke masyarakat yang menanyakan soal Forumla E itu bisa berguna, “ kata dia.

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/nasional/2021/10/12/soal-formula-e-ferdinand-anies-takut-rompi-orange/

Denny Siregar menyebutkan, yang mengajukan Hak Interpelasi itu adalah Fraksi PDIP dan PSI.

Ia juga menyinggung soal anggaran awal untuk Formula E yang mencapai Rp 360 miliar, dana itu disetor sebagai komitmen fee ke penyelenggara Formula E , namun setelah disetujui Pemprov DKI Jakarta malah minta dana tambahan lagi, di anggaran hampir Rp 1 triliun yang disebut sebagai biaya penyelenggaraan dan asuransi.

“Permintaan anggaran yang capai Rp 1 triliun itu membuat orang rebut , apalagi waktu itu masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih ganas-ganasnya, dan ekonomi Indonesia masih bermasalah,” jelasnya.

Untuk diketahui KPK akan memeriksa Kepala Dispora DKI Jakarta,