Jumat, 5 Juni 2026

PDIP dan PSI Tuai Pujian Publik Terkait Konsistensi Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Anies

Photo Author
Ronaldy, Nawacita Post
- Selasa, 31 Agustus 2021 | 15:22 WIB
Jakarta, NAWACITAPOST - UNGKAPAN tak ada makan malam yang gratis. Kiranya tepat disematkan kepada 8  Partai Politik DPRD Jakarta atau 7 fraksi (PPP gabung ke PKB): Golkar, Gerindra,  PKS, Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP yang diundang  datang untuk bersantap malam bersama Gubernur Jakarta Anies Baswedan, di rumah  dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus 2021.

Baca Juga : ICW Gencar Tuduh Moeldoko, Kasus Anies Didiamkan



Dimeja makan tersaji  aneka hidangan makanan nusantara. Tawa dan canda saling bersahutan. Sang tuan rumah melayani dengan penuh antusias. Begitu selesai makan malam. Perbincangan serius di formatkan. Ya, terkait adanya isu hak interpelasi Formula E.

Adapun pengertian hak interpelasi adalah serangkaian hak legislatif yang dipergunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terkait tidak ada makan malam yang gratis. Serta dikaitkan dengan interpelasi formula E. Tentu Anies sebagai tuan rumah telah mempersiapkan kado istimewa bagi yang hadir. Jumlah nominal secara pasti tak diketahui. Namun, dengan yang hadir di rumah Anies bisa menghentikan atau menolak hak interpelasi, maka bisa dipastikan kado yang diberikan Anies nilainya besar.

Namun dari 8 Partai atau 7 Fraksi, hanya dua yang tak diundang oleh Anies. PDIP dan PSI. Namun berbekal  jumlah partai yang hadir di rumah dinas Anies, ssudah cukup untuk menolak hak interpelasi yang digaungkan  PDIP dan PSI. Jadi  Anies bisa bernafas lega.

Memang dua partai ini jumlah kursinya hanya 33 kursi. Tak cukup mengajukan dan menggolkan hak interpelasi. Pasalnya, dibutuhkan 50 persen plus satu atau 53 suara. Harapan interpelasi yang tetap dikumandangkan PDIP dan PSI, walaupun hanya bertepuk sebelah tangan. Tetapi sejarah akan mencatat, bahwa saat Anies menjadi Gubernur Jakarta, ada penyelenggaraan iven internasional yang belum bisa dilaksanakan, padahal sejumlah persyaratan kegiatan itu sudah diberikan ke pihak terkait. Salah satunya sejumlah dana yang nilainya tidak kecil.

Dan, penolakan dilakukan oleh politisi (PDIP dan PSI) kebon sirih, karena kalah jumlah suara. Maka hak interpelasi itu tak bisa terlaksana. Penyikapan secara terhormat  dalam dokumen resmi DPRD Jakarta tak ada yang didapatkan.

Yang jelas, walaupun hak interpelasi tak terjadi. PDIP dan PSI sudah melakukan perlawanan untuk tetap berada dijalur konsistensi hak tersebut.

.

 

 

 





i






Editor: Ronaldy

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

Musancab PDIP, Target Kembalikan 15 Kursi Dewan

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:39 WIB