Baca Juga : Jokowi Dan Putranya Gibran Memberi Contoh
Ternyata warisan tidak menjadi pengurus partai dihinggapi anaknya Gibran (Walikota Solo) dan menantunya Bobby Nasution (Walikota Medan). Anak dan menantunya (suami kahiyang Ayu) tidak aktif sebagai pengurus partai. Sebut saja PDIP. Kalau tidak percaya tanya saja sama Ketua DPC PDIP Kota Solo, dan DPC Kota Medan. Perlu diingat juga, anak dan menantunya maju di Pilkada tak sepeserpun dimodali Jokowi.
Baca Juga : Bobby Nasution Jadi Walikota Medan, Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi Rontok
Diusulkan dari PDIP, ya. Dan bukan hanya PDIP saja yang mengusulkan, hampir partai koalisi tergabung di pemerintahan turut serta, bahkan di Solo lawan Gibran hanya Partai Demokrat dan PKS. Sementara 8 Partai Senayan dan sejumlah partai Non Senayan berada dalam barisan pemenangan Gibran. Kabarnya kemenangan Gibran di Pilkada Solo 2020 sebesar 86,57 persen suara pemilih, sementara Bobby di Pilkada Medan sebesar 53,45 persen.
Yang lebih hebat lagi, kemenangan keduanya tanpa melibatkan Jokowi sebagai Jurkam. Malahan saat anak dan menantunya kampanye di dua kota berbeda, Jokowi sibuk dengan tugas kenegaraan. Mengunjungi dan memberikan bantuan kepada rakyat terdampak Covid -19, bencana dan gempa bumi.
Beda banget dengan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Setelah keluar dari TNI AD dengan pangkat terakhir Mayor. Dipaksa Presiden RI ke-6 untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2018, dan pasti dimodali oleh sang Ayah. Hasilnya kalah dengan urutan paling buncit dari tiga peserta Cagub.
Terkait hasil Pilpres 2019, dengan kemenangan Jokowi. SBY menyuruh AHY merapat ke Jokowi dan Megawati. Lebaran 2019 dijadikan pendekatan untuk masuk Kabinet Jokowi, melalui Teuku Umar 46 (kediaman pribadi Megawati Soekarnoputeri). Yang terjadi hanya makan ketupat dan berfoto selfi. Sementara foto kenegaraan menjadi Menterinya Jokowi, AHY gigit jari.
Yang dilakukan SBY dengan berbagai cara dan trik, yaitu memaksakan putra sulungnya menjadi Ketum dengan format Kongres V Demokrat yang telah dirancang sedemikian rupa Hasil perbuatan dari Kongres V Demokrat tak berumur jagung. Selang beberapa bulan kader dan sebagain besar pendiri Demokrat.
Menggugat keabsahan Kongres tersebut. Maka lahirlah Kongres Luar Biasa Deli Serdang Awal Maret 2021. Kini gugatannya sudah masuk ranah pengadilan (hukum). Sehingga boleh dikatakan AHY gagal jadi Gubernur Jakarta, dan tak dipilih sebagai Menteri.
Baca Juga : AHY Abaikan Panggilan Mediasi Pengadilan, Indikasi Bakal Kalah?
Malah, kini diterpa harus menyelesaikan kisruh Demokrat di Pengadilan. AHY memang tak cocok urus rakyat, cocoknya berurusan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus partai yang melilit akibat Ayahnya SBY.
