Kamis, 4 Juni 2026

Nitezen Pertanyakan Kredibilitas KPU Pada Pemilu 2024

Photo Author
Fahrin Waruwu, Nawacita Post
- Sabtu, 6 Januari 2024 | 17:15 WIB
Foto Lambang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  (Sumber website KPU)
Foto Lambang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Sumber website KPU)

 
NAWACITAPOST.COM - Kredibilitas Jajaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada perhelatan pesta demokrasi serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
 
Hal tersebut adanya sejumlah temuan atas keteledoran KPU selaku penyelenggara Pemilu yang sangat miris dan menjadi pembicaraan di berbagai kalangan masyarakat hingga nitizen di plafon media sosial.
 
Cuitan Calon Presiden Ganjar Pranowo dilansir nawacitapost.com dari akun Facebook berita Ganjar Pranowo, judul,  Ganjar Singgung Kredibilitas KPU Usai Surat Suara Hanya Dua Kolom; Masa Minta Maaf Terus
 
 
Kasus kesalahan dummy surat suara hanya berisi dua kolom saat simulasi pencoblosan Pilpres 2024 oleh KPU di Solo dan Tangsel mendapat perhatian serius Ganjar Pranowo. 
 
Capres 2024 nomor urut 3 itu meminta KPU serius melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu demi menjaga kredibilitasnya.
 
"Ini KPU sebagai penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus, nanti kredibilitasnya dipertanyakan lho ya," ucap Ganjar ditemui usai bertemu TPD, TPC dan relawan di Blora, Kamis (4/1/2024).
 
 
Ganjar menerangkan, tak hanya sekali KPU melakukan kesalahan. Beberapa kali, KPU sebagai penyelenggara tidak bekerja dengan baik.
 
Misalnya terkait surat suara yang dikirim ke luar negeri, soal dugaan kebocoran data dan sekarang soal surat suara simulasi pencoblosan yang hanya dua kolom
 
"Maka kami meminta, semua yang keluar dari KPU harus ada yang melakukan supervisi. Agar tidak terjadi kesalahan dan KPU benar-benar profesional," tegasnya.
 
 
Selain pada KPU, Ganjar juga meminta Bawaslu bekerja serius jelang perhelatan Pilpres 2024. Sebab saat ini, sejumlah pelanggaran kampanye sudah terjadi terang-terangan di kalangan masyarakat.
 
"Bawaslu mesti bertindak dan harus menunjukkan taringnya. Kalau tidak, lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan. Dan itu tidak bagus untuk proses demokrasi. Gakumdu juga harus siaga dan mesti tegas soal itu," ucapnya.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, KPU menggelar simulasi pencoblosan Pilpres di beberapa daerah di Indonesia. Namun simulasi itu urung dilakukan karena dummy surat suara yang digunakan untuk simulasi pencoblosan Pilpres hanya berisi dua kolom pasangan calon. Padahal seharusnya, ada tiga kolom pasangan calon di surat suara itu sesuai dengan peserta Pilpres 2024.
 
Hal itulah yang diprotes oleh masyarakat. Atas kejadian itu KPU pun meminta maaf dan menghentikan proses simulasi pencoblosan.
 
Tidak itu saja, ada juga pengiriman kertas surat suara di Pulau Nias yang ditemukan Bawaslu dan Anggota Polri dalam gudang ilegal dan yang diungkapkan Ketua Bawaslu RI diwawancara TV Nasional terkait C 1, nitizen pun berikan komentar mereka.
 
Engkiu menyebutkan, Masyarakat tidak perlu perkataan ma'af, Yang perlu profesional di dalam bekerja. Apa lagi tidak memihak. Harus netral...  Itu saja yg di perlu kan oleh masyarakat Indonesia
 
 
Abu Amar :  pilpres terburuk sepanjang aku mencoblos
 
Ocik Batubara : Setelah saya ikuti dan amati segala ceritra" tentang Pemilu baik di medsos juga di Tivi, saya sependapat bahwa KPU dan BAWASLU Kurang berani mengambil tindakan ats beberapa pelanggaran yg terjadi selama musim kampanye ini.  Semogalah mereka" masih ingat bahwa ketidak jujuran itu tidak akan pernah membuahkan keberhasilan.
 
Cakra Jordan : KPU takut GAMA menang. Jadi segala cara KPU buat untuk Prabowo menang
 
Harpenas Pardede : Hahaha... harus diusut tuntas nih, masa surat suara simulasi hanya ada 2 calon? Apa tujuan dan motif KPU, adakah intervensi? Sesuai kesalahan harus dipidanakan, biar ada efek jera,ini lebih parah dari tindakan korupsi, sebaiknya ANGGOTA KPU di ganti semuanya, masih ada waktu, pilih yg benar benar netral....kpu sekarang cenderung memihak calon penguasa.
 
 
I Nyoman Sunada : KPU sprtinya tdk serius dan profesional. KPU jgn main2 dan jgn lupa...jika jika KPU bermasalah keridiblitas dipertanyakan diragukan akan menimbulkan distrust publik...thdp penyelenggaraan dan hasil pemilu/pilpres dan memicu penolakan yg berujung kisruh dst.nya
Membahayakan negara.
 
Editor Fahrin Waruwu 

Editor: Ade Nawacita

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Musancab PDIP, Target Kembalikan 15 Kursi Dewan

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:39 WIB