NAWACITAPOST.COM — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
Penjadwalan pengesahan regulasi ini dinilai sebagai akhir dari penantian panjang masyarakat Indonesia selama 18 tahun.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa rapat paripurna pengesahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.30 WIB.
Baca Juga: Krisis Kepercayaan Meluas: 47 Persen Korban Penipuan Digital Terperosok ke Lubang yang Sama
Menurutnya, rancangan regulasi ini telah melewati perjalanan panjang, termasuk tahap pembahasan secara intensif di Komisi III sejak September 2025 lalu.
"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).
Apresiasi Komisi III untuk Pengawalan Ketat Sufmi Dasco Ahmad
Menjelang pelaksanaan agenda rapat paripurna tersebut, Habiburokhman bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Habiburokhman menilai Dasco memiliki peran sentral dalam mengawal ketat proses pembentukan RUU Perampasan Aset sejak tahap awal.
"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.
Ia mengungkapkan, dorongan percepatan dari Dasco sudah dimulai sejak Agustus 2025. Pada bulan tersebut, Dasco secara khusus memanggil jajaran pimpinan Komisi III DPR untuk menginstruksikan percepatan pembahasan regulasi tersebut.
"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.
Tetap Berjalan di Masa Reses hingga Keputusan Tingkat Pertama
Lebih lanjut, Habiburokhman menuturkan bahwa komitmen pengawalan Dasco juga terlihat dari arahannya agar Komisi III tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menyerap aspirasi, meskipun DPR saat itu tengah memasuki masa reses.
Selain itu, Dasco disebut turun tangan secara langsung memimpin pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR sebelum draf RUU tersebut dibawa ke meja rapat paripurna hari ini.
"Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," ujarnya.
Agenda pengesahan RUU Perampasan Aset ini menjadi salah satu tonggak krusial dalam sejarah legislasi nasional. Meski demikian, status resmi regulasi tersebut sebagai undang-undang baru akan sah setelah rapat paripurna DPR RI mengetuk palu keputusan secara resmi.(***)