NAWACITAPOST.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon secara resmi mengetok palu kesepakatan terkait perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Keputusan krusial yang menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Senin (9/11/2026).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon, M Noupel SH MH, menegaskan bahwa perombakan agenda legislasi daerah ini mengacu pada surat resmi Wali Kota Cirebon mengenai penyampaian usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah.
Baca Juga: Kilau Kepemimpinan di Hari Pahlawan: Gubernur Pramono Raih Penghargaan Satria Kepemimpinan Ibu Kota
"Rapat paripurna hari ini, yaitu pengambilan keputusan terhadap perubahan kedua atas Propemperda Tahun 2026," ujar Noupel di hadapan peserta rapat paripurna.
Noupel mengungkapkan, penetapan ini bukan proses yang instan. Sebelum dibawa ke meja paripurna, Bapemperda DPRD Kota Cirebon bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon telah melintasi pembahasan intensif pada 22 Oktober 2026.
"Pada 22 Oktober lalu, Bapemperda mewakili DPRD Kota Cirebon bersama Bagian Hukum Setda Kota Cirebon telah membahas perubahan kedua atas Propemperda Tahun 2026. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Bapemperda DPRD Kota Cirebon dan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon," jelasnya.
Perubahan kedua Propemperda 2026 ini secara strategis memasukkan enam regulasi vital bagi arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah, yaitu:
- Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026
- Raperda tentang Perubahan APBD 2026
- Raperda tentang APBD Tahun 2027
- Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Penyesuaian peta jalan legislasi ini menjadi langkah responsif atas usulan internal DPRD maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon guna menjamin payung hukum yang adaptif.
“Adanya perubahan tersebut, keenam raperda diharapkan dapat menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi daerah sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Cirebon,” pungkas Noupel.(Redaksi)