Potret dan Merawat Demokrasi di Negeri Serba Uang Mulai dari Rekom Hingga Akomodasi

NAWACITAPOST.COM - Konsep Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berprinsip dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, sebuah kalimat yang begitu elegan dan mulia. Legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat yang memilih dan mengawasinya.

Nilai mulia demokrasi pelan tapi pasti telah tergerus oleh perkembangan perilaku manusia yang kebetulan menjadi wakil rakyat atau pejabat publik dengan sikap dan perangai yang tidak mendidik. Rakyat yang jujur dan polos dihadapkan pada sebuah cara memimpin yang lepas dari etika seorang pemimpin, gaya hidup yang hidonis (mementingkan kepuasan sendiri red) pejabat yang berpenampilan sebagai juragan, pelayanan yang berbelit dan menggunakan uang dan masih banyak lagi semua produk dan pelaku kekuasaan yang mangkomersilkan pelayanan.

Baca Juga: Dua Paslon Saling Klaim Menang, Yuk Pahami Menang Dalam Pilkada Bupati Nganjuk 2024

Perilaku menyimpang dari hasil proses demokrasi yang jelek, maka melahirkan demokrasi semu dan demokrasi basa-basi. Demikian juga rakyat meniru dan menyimpulkan sendiri bahwa politik tidak lagi memiliki Marwah (kehormatan) untuk memilih pemimpin yang baik, namun politik dan proses politik adalah sebuah komoditas (barang dagangan).

HM Basori M.Si penulis Artikel (Foto Istimewa)

Dalam Pilkada Bupati dan Gubernur kali ini kita melihat perilaku pemilih di beberapa daerah tidak mencerminkan demokrasi yang hakiki sebagaimana yang digagas oleh Abraham Lincoln, seperti yang diucapkan Abraham Lincoln pada pidatonya di Gettysburg menjelma menjadi mantra yang mampu menyihir masyarakat dunia untuk membangun sebuah pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Baca Juga: Anggota DPRD Terpilih Telah Dilantik, Berikut Beberapa Hal yang Harus Dipahami

Sejarah awal demokrasi dilakukan oleh warga Athena pada abad ke-5 SM, Saat itu, seluruh warga Athena berkumpul untuk membahas dan memutuskan masalah politik. Namun demokrasi langsung ini hanya melibatkan warga laki-laki dewasa, tidak termasuk perempuan, budak, dan pendatang.

Awal demokrasi dilahirkan begitu mulia dengan arti sebuah pilihan dan sikap rakyat untuk menyelesaikan masalah maupun memilih pemimpin. Suara mereka dihargai dan pemimpin yang menang betul-betul diilhami oleh sikap dan perilaku yang membawa kemakmuran rakyat.

Maka jika dibandingkan dengan pelaksanaan proses politik sekarang yang katanya demokratis akhirnya dibelokkan dengan istilah menjadi Democrazy. Namun itulah realita yang tidak bisa kita pungkiri dan kita jalani semua dengan penuh kesadaran dan sepenuh hati.

Baca Juga: Ingin Menggunakan Caleg Jadi Dalam Memenangkan Calon di Pilkada, Ini yang Harus Diperhatikan

Potret democrazy dimulai dari untuk mendapatkan dukungan politik (rekom) dari partai mulai pusat sampai daerah harus ada mahar (walau ada yang katanya gratis), biaya konsolidasi yang tidak kecil, biaya atribut dan alat peraga kampanye yang besar dan akomodasi atau transport pemilih yang semakin menggila.

Semua gambaran di atas adalah potret buruk demokrasi kita. Merawat demokrasi di negeri yang semuanya serba uang adalah sebuah mimpi disiang bolong. Perilaku elit politik yang salah dan ditiru oleh rakyat melahirkan sikap pragmatis pada rakyat dan menjadikan politik dan semua pernik-pernik sebagai barang dagangan (komoditas).

Baca Juga: Menuju Nganjuk Digdaya, Pasangan Muhibbin - Aushaf Jawabannya