"Kita tidak boleh kalah dengan berbagai negara tetangga. Di lingkungan ASEAN saja, Singapura sejak tahun 1995 telah mencanangkan program Public Service for the 21st Century, untuk memodernisasi administrasi publik dengan fokus pada efisiensi, inovasi, serta pelayanan yang lebih baik. Contoh lainnya, Malaysia melalui Government Transformation Program yang diluncurkan tahun 2009, untuk mengubah dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan publiknya," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai indikator global yang mengukur kualitas tata kelola pemerintah menunjukan bahwa Indonesia masih tertinggal. Misalnya, Corruption Perception Index dari Transparency International pada tahun 2022, menempatkan Indonesia di peringkat ke-110 dunia dengan skor 34. Jauh dibawah Singapura yang menempati peringkat ke-5 dunia dengan skor 83.
Indikator Ease of Doing Business Indonesia juga cenderung stagnan pada peringkat ke-73 dari 190 negara, bahkan berada pada peringkat ke-6 ASEAN. Sementara Indikator Government Effectiveness Index (GEI) Indonesia yang mengukur kualitas layanan publik, independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan dan kredibilitas pemerintah, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 dari 214 negara dunia.
"Sedangkan Indikator e-Government Development Index oleh United Nations, menempatkan Indonesia di posisi ke-77 dari 193 negara dunia. Berbagai kondisi tersebut mengisyarakatkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam mewujudkan digital birokrasi di Indonesia," pungkas Bamsoet.