NAWACITApost.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai anggaran pangan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 kurang mendukung ketahanan pangan. Pasalnya, meskipun anggaran terlihat besar, tetapi besarannya dihitung meliputi semua komponen.

"“Jangan seperti fatamorgana, anggarannya kelihatan besar namun tidak berdampak untuk peningkatan hasil produksi pangan," kata Johan, Rabu (23/8/2023).

Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan beberapa waktu lalu, disebutkan ada peningkatan anggaran ketahanan pangan sebesar 7,8 persen yang nilainya mencapai Rp108,8 triliun. Namun, anggaran tersebut sudah termasuk untuk membiayai bangunan fisik infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan belanja pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sarana prasarana produksi seperti benih, pupuk dan pakan masih mahal dan sulit didapatkan petani, alih fungsi lahan terus terjadi, serta anggaran tersebut tidak banyak berperan membantu petani agar lebih bersemangat melakukan usaha tani sektor pangan” ucap Johan.

Johan menegaskan bahwa esensi anggaran ketahanan pangan harus diorientasikan agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Oleh karena, sektor pertanian sangatlah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kokoh.

Sayangnya, anggaran pertanian terus turun dari tahun ke tahun. Jika dilihat, anggaran Kementan tahun 2023 sebesar Rp15 3 triliun, namun yang menyedihkan tahun 2024 nanti hanya akan dialokasikan sebesar Rp14,6 triliun.

"Ini semacam anomali anggaran dimana anggaran ketahanan pangan meningkat namun anggaran pertanian terus menurun,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.