NAWACITApost.com, Pendidikan - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah melalui Satgas Saber Pungli untuk melakukan pengusutan tuntas dari dugaan praktik-praktik pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, proses PPDB harus bebas dari berbagai macam praktik pungli.

"Memasuki tahun ajaran baru sekolah, yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi adanya praktik pungli yang dilakukan oknum demi memperoleh keuntungan pribadi semata," kata Puan dalam keterangan persnya, dikutip Kamis (15/6/2023).

Puan lantas menyoroti praktik dugaan Pungli PPDB yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Praktik pungli tersebut diduga dilakukan oknum komite sekolah di salah satu SMK. Mereka meminta uang kepada orang tua siswa agar sang anak bisa diprioritaskan masuk ke sekolah tersebut. Adapun besaran uang yang diminta, yakni Rp5-7 juta.

Ia mengecam dugaan praktik pungli itu. Puan menegaskan, tidak ada pembenaran terhadap perilaku pungli karena merupakan tindakan yang tidak etis dan sangat tercela, sekaligus melanggar hukum dan merugikan calon peserta didik serta keluarganya.

"Satgas Saber Pungli juga harus lebih banyak turun ke lapangan melakukan pengawasan penerimaan siswa baru. Ini bentuk tindakan preventif dari aparat berwenang agar jangan sampai pungli merajalela saat tahun ajaran baru," ungkap Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini juga mendorong Satgas Saber Pungli mengawasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang rentan disalahgunakan oknum-oknum. Puan mengatakan, program bantuan dari pemerintah harus diterima oleh mereka yang berhak.

"Kami di DPR akan terus mengawal agar program-program bantuan kepada masyarakat tepat guna dan tepat sasaran," kata dia.

Seperti diketahui, kasus tersebut mencuat di Lumajang, Jawa Timur. Terdapat dua oknum guru yang memanfaatkan ketidaktahuan wali murid dalam proses pencairan PIP. Modusnya, yakni menarik iuran dengan dalih biaya administrasi bagi siswa penerima dana bantuan.

Puan meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai program-program bantuan kepada publik. Menurutnya, informasi harus menyasar sampai ke bawah sehingga masyarakat memahami tidak ada pungutan biaya dari program bantuan pemerintah.

"Kurangnya sosialisasi berpotensi menimbulkan praktik pungli. Padahal program PIP gratis tanpa ada pungutan biaya administrasi," papar Puan.

Satgas Saber Pungli, lanjut Puan, diharapkan membuat hotline atau layanan pengaduan masyarakat mengenai praktik pungli di setiap daerah. Dengan begitu, aparat berwajib bisa merespons cepat apabila ada laporan pungli yang terjadi.

"Agar masyarakat tahu, harus melapor ke mana saat mereka jadi korban atau mengetahui adanya praktik pungli," kata Puan.