Jakarta, NAWACITApost.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan Tausiyah Kebangsaan di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Selasa (23/5/2023). Pada kesempatan itu, Muhadjir menyampaikan, gerakan semesta diperlukan untuk mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan 2 hal, pertama penurunan angka stunting dan yang kedua penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan tidak ada lagi miskin ekstrem atau 0 persen, dan stuntingnya harus dicapai 14 persen pada tahun 2024," kata Muhadjir, dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023).

Dalam Tausyiah Kebangsaan yang mengusung tema "Sosialisasi Bangga Kencana dan Gerakan Semesta Mencegah Stunting" itu, dihadiri Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan. Kemudian, para kepala desa, lurah, camat, dan seluruh warga, serta pemuda-pemudi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Berdasarkan data SSGI 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Tengah masih sebesar 20,8 persen. Angka itu masih sedikit rendah dibanding rata-rata nasional tahun 2022 sebesar 21,6 persen.

Sementara, persentase kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS tahun 2022 di Kabupaten Grobogan sebesar 2,29 persen. Tingkat Kemiskinan ekstrem Kabupaten Grobogan berada di atas tingkat provinsi Jawa Tengah, yaitu 1,97 persen dan tingkat Nasional sebesar 2,04 persen.

Muhadjir menjelaskan, gerakan semesta merupakan gerakan yang melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, aparat keamanan TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, dan juga warga masyarakat. Gerakan semesta dilakukan dengan berbagai macam intervensi seperti skema bantuan sosial, intervensi pencegahan stunting sejak dini termasuk bantuan untuk penambahan gizi.

Pemerintah daerah (pemda) diharapkan melakukan pendataan dan intervensi bantuan sosial melalui anggaran yang ada. Selain itu, pemda juga dapat melakukan penanganan penambahan gizi, dan pemantauan pada warganya yang rentan miskin ekstrem dan stunting.

Dari pihak tenaga kesehatan, aparat TNI dan Polri, menurut Muhadjir dapat memberikan pelayanan kesehatan dan intervensi spesifik. Dari unsur organisasi kemasyarakatan, dan warga masayarakat, bisa bergotong royong membantu dalam hal penanganan intervensi bantuan sosial, atau pemenuhan gizi. Pemantauan juga bisa dipadankan dengan program yang ada di organisasi.

"Itu harus menjadi sistem yang disebut gerakan semesta. Jadi bukan lagi sekedar gerakan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Live Long Learning," ucapnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengapresiasi program Bapak dan Bunda Asuh Stunting yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat TNI dan Polri, serta organisasi kemasyarakatan PKK, Muhammadiyah dan 'Aisyiah. "Ibu-ibu PKK dan 'Aisyiah sudah bersinergi untuk mendukung program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dana desa juga bisa difokuskan pada dua hal itu, dan dana APBD kabupaten dan APBD provinsi. Kalau tiap desa bisa mencapai target, maka Jawa Tengah tentunya akan mencapai 0 persen," papar Muhadjir.

Muhadjir juga meminta pemda dapat mengoptimalkan pelayanan pada seluruh warganya dalam mengatasi permasalahan stunting. Di sisi lain, ia juga meminta seluruh Posyandu menyediakan alat antropometri, dan di puskesmas harus tersedia alat USG supaya intervensi bisa dilakukan tepat sasaran.

"Kalau bisa tiap bulan ibu hamil memeriksakan kondisi janin di puskesmas. Agar bisa diketahui kondisi janinnya dan kalau ada masalah bisa diintervensi," ucapnya.