Surabaya NAWACITAPOST - Anggota DPRD Surabaya kembali memasuki Masa Reses. Para Dewan kembali turun langsung untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Tugas ini pun dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh Dyah Katarina anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kali ini, Legislator PDI Perjuangan ini mendapat jadwal menjaring aspirasi warga RT02 RW01 Kebonsari Kecamatan Jambagan - Surabaya.

Tri Handoko Ketua RT02 menyampaikan, agenda reses ini sangat bermanfaat khususnya bagi warga kampung.

"Bapak ibu, jangan sungkan-sungkan mencurahkan isi hatinya, keluhan, aduan, ide dan saran monggo di sampaikan. Insya Allah bu Dyah akan menjadi jembatan antara warga dan Pemkot Surabaya, " Ujar Handoko dalam sambutannya, Minggu 7 Mei 2023.

"Kebetulan bu Dyah di komisi D bidang Sosial Pendidikan, monggo disampaikan masalah-masalah bantuan sosial ataupun keluhan terkait pendidikan, " Imbuhnya.

Selalu pengurus RT, Tri Handoko mengapresiasi perhatian anggota DPRD Dyah Katarina yang berkenan mengundang, melihat, dan mendengar keluhan warga Kebonsari.

"Mudah-mudahan, hubungan ini berkelanjutan, dan terjalin komunikasi yang baik antara warga disini dengan bu Dyah, sehingga menjadi manfaat untuk kedua belah pihak, " Tukasnya.

Dalam paparannya, Dyah Katarina mengaku agenda Reses in adalah saatnya para Dewan Kulak-an permasalahan dari warga.

"Karena Dewan adalah wakil rakyat sekaligus lembaga pengawasan program dan kebijakan Pemerintah Kota, " Ucap Dyah Katarina yang biasa disapa bu DK.

Selain itu, jelas DK, tugas dan fungsi Dewan adalah bersama-sama Pemerintah menyusun anggaran dan membuat peraturan daerah.

"Saya tahu, wilayah ini seringkali menang lomba Green and Clean Pemkot Surabaya, tapi terkadang warga hanya rajin saat perlombaan, usai itu kembali menurun tanggung jawabnya, " Ujar Dyah Katarina istri mantan Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono ini.

"Biasanya kegiatannya memilah sampah, sampah Organik non organik dan B3. Tapi setelah dipisah, dicampur lagi oleh pengangkut sampah. Makanya warga jadi males lagi. Benar apa benar?" Tanya DK dan dijawab warga dengan seruan.

Sebenarnya, menurut Dyah, dalam lomba, sebagian besar masyarakat seringkali belum ikhlas dari hati untuk membenahi kampungnya. Cuma karena disuruh dan nanti setelah lomba kesadarannya berkurang.

"Jadi yang harus dirubah adalah Mindset masyarakat, " Katanya.

Terkait MBR yang sudah berganti dengan istilah Gamis (Keluarga Miskin) oleh Pemkot sudah dikurangi secara luar biasa Kenapa berkurang?

Menurut Pemkot, karena warga sudah diberi pelatihan secara berkelompok, di beri modal, diberi sarana kemudian disuruh jualan atau usaha sendiri. Apakah ini sudah tepat?

Padahal, seringkali program-program pelatihan yang menelan biaya sangat banyak ini salah sasaran.

"Apakah pemerintah pernah tanya bakat dan minat warga, akhirnya digebyah uyah diberi pelatihan yang sama, " Ungkap perempuan yang pernah 13 tahun memimpin TP-PKK kota Surabaya ini.

Jadi, program pengentasan kemiskinan yang membutuhkan dana triliunan ini rasanya sia-sia kalau tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan, tau-tau warga yang miskin sudah dianggap cukup, sehingga dicoret dari data MBR atau Gamis.

 

Warga-pun, masih kata Dyah, sepertinya hanya butuh uang saku dari pelatihan-pelatihan tersebut.

Seperti program pelatihan sopir dan dapat SIM, yang diduga hanya diikuti orang-orang terdekat dari aparat pemerintah, mulai lurah, RT, RW dll.

"Kalau bapak ibu mengetahui hal ini, laporkan!" Seru Dyah yang sudah menjabat di DPRD selama 2 periode ini.

Masalah pendidikan juga masih banyak kendala. Saat ini Jalur Afirmasi Mitra Warga yang dulu untuk MBR, sekarang hanya untuk Gamis. Sementara banyak warga miskin yang dicoret data MBR-nya dan dinyatakan tidak masuk kategori Gamis.

"Ini jelas merugikan warga miskin, sementara kriteria Gamis masih awut-awutan tidak jelas dan banyak penyimpangan, " Seru DK.

Nah, disinilah peranan Kader Surabaya Hebat (KSH) dipertanyakan. Mulai dari pendataan warga miskin hingga pengisian aplikasi.

Kasus Stunting dan kekerasan dalam rumah tangga seringkali diisi nihil, karena kalaulah ditulis apa adanya, pasti akan lama dan panjang prosesnya.

Jadi, Intinya banyak program pemerintah yang mengeluarkan biaya banyak tapi hasilnya zonk. Yang salah siapa?

Menurut Dyah, bisa jadi ada kesalahan di infrastruktur program atau kebijakan dari atas sampai bawah.

"Terkadang program dilaksanakan secara mendadak, sehingga peserta program dicari dengan serampangan, " Ungkapnya.

Tapi bisa juga kesalahan ada di masyarakat, sudah dilakukan pembinaan dan pelatihan namun malas untuk melanjutkannya. Bahkan ada pula warga yang selalu mengandalkan bantuan pemerintah dan malas untuk maju.

"Kalau seperti itu, maka mainseat masyarakat yang harus dirubah, " Pesan Dyah.

Bu Dewan nyentrik ini berharap, Pemerintah harus segera kembali mengoptimalkan peran PKK dan Dasawisma.

"Karena saya melihat di suatu kampung, apabila PKK berjalan dengan optimal maka seluruh perangkat akan mengikuti optimal, baik KSH maupun pengurus RT dan RW," Tukasnya.

Disesi tanya jawab, Dyah Katarina dicecar banyak pertanyaan dan pernyataan dari beberapa KSH. Salah satunya adalah terkait BPJS PBI untuk Calon Bayi.

"Info dari BPJS PBI dan dari Kelurahan seringkali tidak sama terkait calon bayi, maka dari itu kami para kader butuh penjelasan," ungkap salah satu Kader KSH.

Pada kesempatan itu, warga juga meminta Perubahan MBR menjadi Gamis bisa dievaluasi. Kemudian juga minta penjelasan perbedaan antara Gamis dan Pramis, karena banyak perbedaan penanganan di setiap wilayah kelurahan.

Warga juga mempertanyakan mengapa harus ada pengurangan penerima bantuan untuk MBR secara drastis, sementara bantuan PKH banyak yang salah sasaran. Apakah tidak ada survei di lokasi?

Zonasi juga menjadi permasalahan serius di warga Kebonsari yang saat ini tidak ada SMAN atau SMKN, sehingga dalam sistem zonasi pasti kalah dengan siswa yang dekat sekolah.

Selain masalah sosial dan pendidikan, warga Kebonsari juga berharap ada perbaikan Drainase di wilayah tersebut. "Disini sudah mulai ada banjir meski cepat surut, jadi mohon ada pembenahan untuk saluran air," ungkap salah satu bapak.

Menyikapi hal ini, Dyah Katarina berjanji mencatat, merapatkan bersama Fraksi, dan segera diusulkan ke pemerintah kota melalui Pokok Pikiran Dewan.

"Laporan-laporan njenengan segera kami sikapi dan diusulkan ke Pemerintah kota Surabaya," kata Dyah Katarina.

"Kami mengusulkan, dan eksekutor sekaligus pembiayaannya ada di tangan Pemerintah kota," tandasnya. (BNW)