Surabaya NAWACITAPOST - Dialog hangat dan menarik terpapar saat gelaran Talk show "Lanscape Perpajakan Indonesia dan Implikasinya Bagi Kewirausahaan" di ruang seminar FH UPN Veteran jl. Ry Rungkut Madya Surabaya, Rabu 15 Maret 2023.
Dikatakan menarik karena, Talkshow tersebut melibatkan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran dengan beberapa narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing, diantaranya Petrus Loyani Direktur AHBI (Akademi Hukum & Bisnis Indonesia) sekaligus Ketum Perkumpulan pengacara pajak Indonesia (PERJAKIN) ; Dr. Sutrisno, Pakar Hukum UPN Veteran ; Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jatim ; dan Naufal Anggarda Adhitama bidang II keuangan dan perbankkan HIPMI Surabaya.
Membuka acara, Dekan fakultas hukum UPN Veteran Jatim, Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, dalam sambutannya menyatakan bahwa masalah perpajakan akan menjadi diskusi yang menarik.
"Dengan topik yang diangkat, kita harapkan menjadi tambahan pengetahuan, baik untuk mahasiswa maupun kalangan praktisi yang hari ini hadir," ucap Ertien.
"Ini juga menjadi kajian kita bersama untuk memberikan pengetahuan maupun sudut pandang atau perpektif hukum terkait banyaknya kasus-kasus perpajakan," terangnya.
Dekan Ertien berharap, Talkshow ini memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pajak, terlebih dalam pengembangan kewirausahaan.
"Fokus dari pengembangan kewirausaan tentu tidak lepas dari perpajakan," tutup Dekan Ertien.
-
Pada kesempatan itu, Petrus Loyani Managing Partner kantor Pengacara Pajak Boutros & co, memaparkan berbagai hal terkait perpajakan, dari peraturan Pemerintah no. 15 tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban Pajak, Tata Cara Pemeriksaan, hingga menyebut terungkapnya kasus Rafael Alun Trisambodo Kanwil Jaksel DJP yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk menghindari pajak dan memperkaya diri.
"Lobang-lobang hukum yang tersedia dalam undang-undang pajak yang rentan dipakai untuk penyalahgunaan wewenang itu, di hari-hari ini terkonfirmasi dengan telanjang penuh dengan terungkapnya tentang berlimpahnya harta kekayaan (aset) para PNS pajak dan bea cukai, mulai Rafael Alun Trisambodo (Kanwil Jaksel DJP) Rp. 56 M lalu terungkap lebih lanjut jadi RP. 500 M yang tertransaksi, diduga kekayaan tersebut dari hasil yang tidak wajar, " terang Petrus.
"Dan yang paling spektakuler tanggal 08 Maret kemarin, Mahfud MD Menkopolhukam mengungkapkan ada pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun di Kemenkeu, terbesar di DBC dan DJP dengan melibatkan 1.460 orang. Semua data yang pak Mahfud ungkap itu bersumber dari data PPATK," tambahnya.
Dari peristiwa tersebut, menurut Petrus seharusnya Mahfud MD tidak hanya menjadi corong PPATK, tapi bergerak konkret dan profesional sesuai kewenangannya sebagai Ketua Tim TPPU maupun sebagai menkopolhukam, dengan berkoordinasi secara serius dan intensif dengan KPK, memeriksa semua petinggi dari aparat penegak hukum dan menteri/mantan menteri dan pejabat-pejabat pengawas fungsional yang dari tahun 2009 s/d tahun 2023.
Ditemui usai gelaran Talkshow, Naufal Anggarda Adhitama bidang II keuangan dan perbankkan HIPMI Surabaya mengakui agenda ini sangat bagus, karena mempertemukan banyak praktisi, mahasiswa dan pelaku usaha.
Dari tema dan bahasannya yang fundamental, Naufal meyakini akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha. "Saat ini perpajakan menjadi hot isu, mau tidak mau, sebagai pengusaha kami wajib patuh terhadap UU Perpajakan, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi untuk negara," ungkap Naufal.
"Menariknya, kita mendapat banyak wawasan dari pak Petrus sebagai pengacara pajak untuk bagaimana jika suatu hari kita harus berhadapan dengan pemeriksaan pajak," ulasnya.
Sementara itu Maharani, salah satu pengurus AHBI yang turut dalam agenda tersebut mengatakan bahwa Kampus UPN Veteran mengawali Roadshow AHBI di kalangan Kampus.
"Agenda ini merupakan hasil kerjasama antara AHBI, Kampus UPN Veteran, HIPMI dan KADIN Jawa Timur dalam upaya memberikan edukasi perpajakan kepada para Mahasiswa, khususnya di Fakultas Hukum UPN," ucap Rani usai acara kepada Nawacitapost.com.
Selain fokus perpajakan, Rani menjelaskan bahwa dalam Talkshow tadi juga sempat tercetus pertanyaan-pertanyaan terkait isu-isu yang sedang Booming di Indonesia, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat Ditjen Pajak Eselon III yang akhir-akhir ini mulai menyeret-nyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kerjasama ini, menurut Rani juga akan memberi wawasan dan pilihan kepada Mahasiswa untuk berkarir kedepannya. " Kedepan, mereka akan berkarir dimana, kalau sebagai pengacara bisa memilih mau jadi pengacara Perdata, Pidana, atau pengacara Pajak," tantang Rani yang merupakan Ketua DPW AHBI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Karena, selama ini masyarakat hanya tahu hukum perdata dan pidana, tapi ingat, bangsa ini juga membutuhkan ahli-ahli hukum dibidang Perpajakan," tukas Maharani. (BNW)