Bekasi, Nawacitapost.com-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Kota Bekasi - Depok, Heri Koswara berpendapat praktik korupsi harus dibersihkan sampai ke akarnya.

Hal ini ditegaskan dalam Podcast Nawacita Politik, dikutip Selasa 14 Maret 2023.

Ketua DPD PKS Kota Bekasi itu menjelaskan bahwa, budaya korupsi saat ini harus betul-betul harus dibasmi.

Menurut Heri Koswara ,selain jual beli jabatan, beberapa faktor lain yang memicu terjadinya korupsi di Kota Bekasi.

Menurut Heri, budaya korupsi itu dimulai dari kepala dalam hal ini pemimpin. Pemimpin kata dia, seharusnya tegas dan memberikan contoh terbaik untuk anak buah.

"Ini soal integritas, dia (seorang pemimpin yang korupsi) mengkhianati sumpahnya sendiri. Dari track record seseorang bisa dilihat dari integritas seseorang. Kalau di kita di PKS itu yang dilihat integritas dan track record orang itu sendiri (dalam mencari pemimpin), dilihat juga elektabilitas, popularitas, keluarga juga dilihat dan lain sebagainya," jelasnya.

Kemudian faktor lainnya menurut Heri, faktor keserakahan menjadi pemicu seseorang atau pemimpin melakukan korupsi.

"Namanya kepala daerah, bensin, listrik, air, tunjangan, makan minum dan sebagainya telah dibiayai oleh negara, APBD, kalau masalah cukup, cukuplah bensin, dia kesana kemari sudah ada bensin, makan, operasional tersedia. Nah ini, sudah disediakan, sudah disiapkan tapi karena serakah, selalu merasa tidak cukup, akhirnya," jelas Bakal Calon Wali Kota Bekasi 2024 itu.

Selain itu korupsi juga dampak dari seorang pemimpin yang tidak mampu mengelola keuangan atau anggaran daerah.

Heri Koswara menjelaskan, APBD Kota Bekasi mencapai Rp 6 Triliun yang kemudian peruntukkannya dibagi, belanja langsung dan tidak langsung.

Ketika sampai kepada pengelolaan anggaran, Kepala daerah Kota Bekasi secara umum akan mengelola Rp 3 triliun.

"3 Triliun dalam 1 tahun. Nah ini saya lihat ada lemah dalam pengelolaan APBD. Mungkin dia lemah dari pengetahuan pengelolaan ABPD, sehingga ini yang akhirnya memicu penyelewengan yang muaranya korupsi," tutur pria yang digadang PKS bakal calon wali Kota Bekasi 2024.

Heri Koswara melanjutkan, pada Pemilu 2024 Kota Bekasi yang jatuh pada bulan November, diharapkan kelak mendapatkan pemimpin yang tidak lagi berakhir di gedung KPK.

Seperti diketahui, era 2 kepemimpinan Wali Kota Bekasi, keduanya berakhir sebagai terdakwa korupsi.

Dimulai dari pasangan Wali Kota Mochtar Mohammad - Wakil Walikota Rahmat Effendi periode 2008-2012.

Mochtar Mohammad kemudian ditangkap KPK pada Maret 2012 di Bali. Mochtar Mohammad terbukti secara sah melakukan korupsi Rp 5, 5 Miliar dari perkara Suap Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, Suap BPK dan penyalahgunaan Makan minum.

Pasca tertangkapnya Mochtar Mohammad, wakilnya Rahmat Effendi naik menjadi Wali Kota Definitif pada 3 Mei 2012. Jabatan Wali Kota Definitif melekat hingga 10 Maret 2013.

Rahmat Effendi atau biasa disapa Pepen bersama dengan Ahmad Syaikhu, berhasil memenangkan Pilkada 2013.

Pada Pilkada 2018, Pepen maju dan menang bersama dengan mantan ASN, Tri Adhianto Tjahyono.

Namun sebelum habis masa jabatan bersama Tri Adhianto, Rahmat Effendi diciduk KPK pada 5 Januari 2022.

Rahmat Effendi didakwa terima suap Rp 10 Miliar dari persengkokolan pengadaan lahan di Keluarhan Sepanjang Jaya untuk pembangunan polder air.

Rahmat Effendi juga didakwa menerima uang Rp 7,1 miliar jual beli jabatan pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.