JAKARTA, NawacitaPost.com - Sungguh surprise, acara diskusi ForJis di Rumah Kedaulatan Rakyat, Guntur 49 Setiabudi, Jakarta Selatan untuk merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, diapresiasi oleh Kemenakertran RI yang berhalangan hadir untuk memenuhi harapan panitia untuk memaparkan masalah buruh di Indonesia justru berkenan mengirim dua Direktur Program, Andi Awaludin dan Direktur Pembinaan Bidang Mediator, Adriani. Jum'at, (19/08/2022).

Kejadian langka ini tidak cuma surprise bagi Panitia Penyelenggara yang dikomando M. Nur Lapong SH Komandan, tetapi juga bagi Muslim Arbi yang juga ikut memaparkan bahasannya ketika ikut mengawal aksi besar kaum buruh.

Kehadiran kedua Direktur Kemenakertrans
Ke kandang aktivis ini pasti akan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Komunitas Guntur 49 yang selama ini dikenal angker dan belum pernah disambangi oleh pejabat pemerintah sejak aktivitas di Rumah Kedaulatan Rakyat ini berlangsung sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi hari ini.

Setidaknya kesan angker Komunitas Guntur 49 sebagai sarang para aktivis runtuh sudah dengan kehadiran Adriani dan Andi Awaludin yang berkenan diutus Menaker Ida Fauziyah untuk menjadi pembicara utama dalam diskusi yang membedah beragam masalah buruh maupun soal perburuhan di Indonesia yang rumit dan pelik.

Mulai dari masalah buruh, serikat buruh bahkan tenaga kerja yang belum menjadi buruh pun sempat dibahas meski cuma sekilas, karena masalah Omnibus Law yang telah melahirkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi topik paling menarik, karena kaum buruh telah memasok sikap menolak yang tak bisa lagi ditawar-tawar.

Demikian juga untuk pertanyaan Dul dari TVOne.Com dan Kang Agus yang tak tuntas, namun Adriani berjanji akan disampaikan juga kepada Menteri yang langsung mengutus kedua Direkturnya itu untuk mendengar dan menampung semua masukan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis dan kalangan wartawan serta buruh maupun serikat buruh.

Jadi beragam kekisruhan masalah perburuhan di Indonesia pun ikut disebabkan oleh banyaknya organisasi buruh yang semakin meyakinkan bahwa kaum buruh semakin sulit bersatu.

Fenomena ini sudah diungkap juga sebelumnya, dan historisnya pun "Kaum Buruh Indonesia Beranjak Dari Budaya Agraris dan Maritiem Yang Kini Tersesat di Kawasan Industri".

Semua cukup gamblang dan jelas tergambar bila masalah buruh dan serikat buruh di Indonesia memang pelik dan rumit. Karena itu, kerja berat Kemenakertrans, seperti tak akan pernah selesai manakala revolusi Budaya bagi kaum buruh dan serikat buruh belum dilakukan bersama tata kelolanya yang seharusnya dapat dipandu dan dilakukan pembinaannya dengan baik oleh Kemenakertrans sambil meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang patut segera dilakukan juga.

Kememakertrans sendiri menurut Adriani sepakat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan baik untuk kaum buruh maupun pelayanan dan pembinaan dari Kemenakertrans, dan lebih efektif Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di daerah maupun di pusat.

Semua inti pokok dari forum diskusi ForJis ini akan didiskusikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, tegas Adriani dan Andi Awaludin.

Yang menjadi catatan penting pada sederet masalah yang telah diungkapkan peserta, diantaranya adalah UU No. 11 Tahun 2020 yang sudah dibatalkan, apabila tetap diteruskan dapat menimbulkan masalah besar yang panjang dan bisa menimbulkan korban.

Aktivis senior dari angkatan 66, Benny Akbar Fatah mengaku sudah enggan membicarakan masalah buruh Indonesian, karena sejak awal kaum buruh sudah diposisikan sebagai alat produksi semata, bukan bagian dari industri yang harus diperhitungkan sebagai aset utama perusahaan. Celakanya lagi, kata mantan Ketua KPU pertama setelah reformasi ini, bahwa konstitusi di Indonesia seperti barang mainan dan pelaksanaan hukum itu sendiri terkesan dilakukan sekehendak hati mereka yang berkuasa.(Red)