Padang, NAWACITAPOST.COM - Mengantisipasi kebakaran hutan, tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Se-Sumatera Barat menggelar apel siaga serta simulasi pemadaman kebakaran hutan di Kabupaten Sijunjung, Rabu (13/7/22)
Apel kesiap kesiagaan dipimpin langsung oleh Wakil gubernur Audy Joinaldy digelar dikarenakan meningkatnya jumlah titik panas di Sumbar telah mencapai 484 tiitk hingga Juni 2022. Berdasarkan catatan jumlah tersebut meningkat 167 persen dibandingkan jumlah titik api tahun 2021 lalu.
Dari Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Sumbar, untuk periode Januari hingga Mei 2022, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumbar tercatat mencapai 9.045 Ha, hal itu menjadikan Sumatera Barat berada pada posisi kedua dengan luas kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Indonesia dan sekaligus tertinggi di Pulau Sumatera.
Dihadapan seluruh UPTD Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Wagub Audy menyampaikan, Tiga wilayah terbanyak ditemukannya titik panas adalah di Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya dan Limapuluh Kota.
"Untuk itu apel ini dilaksanakan agar kita siap siaga mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumbar," ujar Wagub Audy melalui media center.
Wagub menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan melalui optimalisasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), pengembangan aplikasi prediksi kebakaran hutan dan lahan secara temporal dan spasial dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial, juga membangun kemitraan dengan TNI, Polri, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri, seperti PT. Bukit Raya Mudisa (PT. BRM).
Upaya pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan diantaranya sosialisasi penyiapan lahan tanpa bakar dan peringatan dini kebakaran, penyuluhan kepada masyarakat tentang penyiapan lahan tanpa bakar atau alternatif pembakaran dengan asap minimal dan pembakaran bergilir.
"Selain itu, pembinaan dan peningkatan ketaatan kepada pengusaha perkebunan dan pemegang izin usaha bidang kehutanan dalam penerapan penyiapan lahan tanpa bakar juga perlu ditingkatkan, " ujarnya.
Wagub juga menyampaikan perlunya upaya pemantauan dan pelaporan berjenjang kebakaran. Salah satunya dengan adanya jaminan perusahaan untuk penyiapan lahan tanpa bakar.
"Hal lain yang diperlukan tentunya penegakan hukum, melalui pemberdayaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) lingkungan dan kehutanan, penerapan tindak pidana korporasi pada kasus pembakaran hutan dan lahan, fatwa Mahkamah Agung terhadap alat-alat bukti untuk meyakinkan hakim, serta pembentukan publik opini terhadap kasus-kasus karhutla yang sedang berlangsung," terangnya.
Mengakhiri apel, Wagub berpesan agar seluruh stakeholder untuk bisa menggerakkan segala upaya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Baik itu pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, maupun partisipasi masyarakat.
"Petugas di Satgas Dalkarhutla Provinsi, Brigade Dalkarhutla di KPH, TNI, POLRI, BPBD petugas pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), tim reaksi cepat dari perusahaan, agar tetap siaga dan memastikan peralatan sudah siap siaga setiap saat," tegasnya pada peserta apel.
Erwandi