news

Walikota Blitar Launcing One Touch Stunting, Kota Blitar Menuju Zero Stunting

Senin, 11 Juli 2022 | 21:10 WIB

Blitar, NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar acara peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 dengan tema Ayo Cegah Stunting, Agar Keluarga Bebas Stunting. Wali Kota Blitar Santoso melauncing "ONE TOUCH STUNTING ", yang dilaksanakan di Balai Kusumo Wicitro Kota Blitar, Senin 11/07/2022.

Hadir dalam acara tersebut, Walikota Blitar Santoso, Ketua DPRD Kota Blitar dr.Syahrul, Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono SH SIK MSi, Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Sapto Dwi Priyono,S.E, Sekda Kota Blitar, Kepala OPD, Camat dan Lurah SE Kota Blitar, Kepala Dinas BKKBN Jawa Timur Ernawati dan tamu undangan yang hadir.

Walikota Blitar Santoso saat ditemui seusai acara mengatakan,
dengan dilauncingnya aplikasi One Touch Stunting penerapan teknologi IT ini menargetkan angka prevalensi stunting di Kota Blitar terus menurun hingga menuju Zero Stunting. disistem Android.

-


Peluncuran aplikasi One Touch Stunting di sistem Android itu bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ke 29, juga dikukuhkan Dandim 0808/Blitar sebagai Bapak Asuh Stunting.Saat itu dihadiri Kepala Dinas BKKBN Jawa Timur Ernawati dan Narasumber Dosen dari UNAIR Prof. Dr. Sumarmi.

Dikukuhkannya Dandim 0808/Blitar sebagai Bapak Asuh Stunting, sebagai percontohan pihak pemerintah yang turun langsung membantu warga stunting berdasarkan data aplikasi One Touch Stunting. Memaksimalkan kinerja pemerintah dalam usaha penanganan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi.

Aplikasi ini membantu penyembuhan keluarga yang anaknya stunting atau berpotensi stunting. Dengan menunjukkan lokasi atau posisi keluarga-keluarga mana yang bisa dikunjungi. Sekaligus bisa diberikan pengarahan serta pemberian bantuan bahan makanan, obat, vitamin serta pengarahan dalam penanganan stunting,"jelasnya.

Ia menjelaskan, cara kerja aplikasi ini nantinya menunjukkan tempat atau lokasi-lokasi keluarga penyandang dan terindikasi akan terkena stunting. Lalu pemerintah bersama-sama masyarakat tergabung dalam kader PKK dan sejenisnya memonitoring secara intens di alamat-alamat tertera di aplikasi.

“Jadi kita bisa melakukan intervensi, seperti ibu-ibu hamil kita beri vitamin dan gizi. Karena perlu dipahami stunting itu bisa terjadi karena kekurangan gizi yang menghambat pertumbuhan fisik terhambat kemampuan otak berfikir berkurang. Kalau gizinya tercukupi Insyaallah stunting itu tidak akan terjadi. Disini dilibatkan anak - anak muda dalam bentuk Genre supaya mereka juga bisa bersosialisasi dengan anak - anak sebaya. Karena perkawinan dini marak terjadi, mereka belum siap mental belum siapnya berumah tangga,” ujarnya.

Terakhir, Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, Kota Blitar saat ini angka prevalensi stunting ada di angka 12% , di bawah yang ditargetkan secara nasional ada di angka 14% . Meski demikian orang nomor satu di Kota Blitar ini tidak berpuas diri, ingin seluruh warganya bisa terbebas dari stunting alias zero stunting.

“Target Presiden Jokowi di tahun 2024 itu stuntingnya 14%, sementara kita 12%. Tapi saya sarankan tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah bagus, harus kita kejar lagi sehingga nanti betul - betul bisa mencapai Zero Stunting ,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar, M Sidik mengatakan, pihaknya mengembangkan aplikasi One Touch Stunting bisa berjalan untuk percepatan penurunan angka stunting.

Teknisnya aplikasi ini bekerja dengan pendataan dilakukan dinas dan instansi terkait tentang masyarakat stunting untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Dan aplikasi diunduh oleh instansi, lembaga dan kader yang mempunyai tujuan yang sama dalam pengurangan angka stunting.

“Jadi kita kerjasama dengan beberapa instansi seperti Kantor Kemenag dalam data daerah mana yang terjadi pernikahan dini untuk kita jadikan data. Tapi aplikasi ini tidak semuanya masyarakat bisa mengakses, karena berisi data seperti di KTP dan KK, kalau orang umum bisa akses takutnya bisa malah terjadi pembullyan warga kita yang stunting. Terpenting ini positif dalam membantu dinas dan kader seperti PKK yang tujuannya untuk membantu warga,”ujarnya.

( adv/ kominfotik/fm )

Tags

Terkini