Blitar, NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar mengadakan Rapat Teknis Pembahasan Aksi 1 dan 2 Penurunan Stunting Tahun 2023, bertempat Hall Theobromine Kampung Coklat, pada Selasa 12/4/2022.
Hadir pada rapat teknis Pembahasan Aksi 1 dan 2 Penurunan Stunting Tahun 2023, diikuti Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Pemerintahan Kabupaten Blitar, Bappeda, Dinkes, PPKB3A, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dipendukcapil, Dinsos, Disnaktan, DLH, Dispora, Disperindag dan Kominfo Kabupaten Blitar.
Kabid Sosial Pemerintahan Bappeda Anam Christian, dalam rangka 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024 hanya kurang 2tahun lagi. Pada tahun 2024 hal yang penting pencapaian untuk penurunan stunting mencapai target 14 persen. Pencapaian penurunan stunting saat ini semakin dilaksanakan untuk menekan capaian target,"jelasnya.
-
Anam menambahkan, masih banyak yang perlu dibenahi termasuk sinergitas OPD, karena urusan stunting dapat melibatkan OPD lain dalam penurunan stunting.
Pada tahun 2023 telah ditentukan ada 17 desa dan kelurahan sebagai lokus stunting, semua ini akan diproses laporan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dan akhir bulan April ini sudah masuk laporan ke Bapemas,"ucapnya.
” Saat ini Kabupaten Blitar prevalensi stunting masih 14,4% dan menurunkan 0,4 dan masih banyak harus dibenahi. Dimana sinergitas antar OPD yang terkait dengan stunting kita petakan dan OPD bisa paham dengan indikator yang baru, bagaimana mengisi data dicapaian dengan begitu nantinya tidak akan kesulitan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bagus Setya Affandri Pendamping Bina Bangda Kemendagri mengatakan, dalam kegiatan hari ini ada 8 aksi konvergensi percepatan stunting oleh pemerintah pusat, dimana 8 aksi konvergensi tersebut mengawal Peraturan Presiden ( Perpres ) nomor 72 tahun 2021 untuk supaya tahun 2024 prevalence stunting 14 persen, dimana saat ini prevalensi stunting masih diposisi diatas 20 persen untuk nasional.
“Dalam kurun dua tahun diharapkan kita bisa menurunkan angka stunting bisa menjadi 12%, khususnya wilayah provinsi di Jawa. Secara populasi di provinsi, Jawa sangat besar daripada provinsi yang lain sehingga kalau prevalensi stunting di Jawa turun dipastikan secara nasional juga akan turun,” tuturnya.
-
Menurutnya, pada aksi 1 itu merupakan analisa situasi yang disandingkan dengan data lintas sektor yang terkait faktor determinan dengan adanya kasus stunting di wilayah kabupaten Blitar. Dan intervensi stunting dibagi menjadi dua yaitu Intervensi gizi spesifik yang menjadi tugas Dinas kesehatan dan Intervensi gizi sensitif yang menjadi tugas OPD non Dinkes.
Dampak yang diberikan oleh Dinkes terhadap penurunan stunting hanya 30%, dan 70% sisanya untuk OPD lainnya. Sehingga diperlukan kesehatan lingkungan, peningkatan edukasi masyarakat Karena masyarakat saat ini masih ada yang memakai mitos mitos kebiasaan yang bertentangan dengan peningkatan gizi. Harapannya, mengajak sinergitas antar perangkat daerah merupakan penunjang dalam menekan penurunan stunting untuk mencapai target 14%,”pungkasnya.
(adv/diskominfo/fm)