Surabaya NAWACITAPOST - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Josiah Michael menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gagal menerapkan Eselon Service (ASN Pelayan Publik) di jajarannya.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini berargumen bahwa masih banyak keluhan masyarakat yang merasa kesulitan dalam pengurusan dokumen.
" Ketika warga membutuhkan pelayanan, kerap kembali dengan tangan kosong, tanpa ada solusi, " Ungkapnya kepada media, Rabu 30 Maret 2022.
"Saya sudah menemukan kasus ini berkali-kali, terutama yang berhubungan dengan surat waris, dokumen kependudukan dan lainnya. Mereka bolak balik kadang sampai 4 kali tanpa solusi." Tambah ketua BPP (Badan Pembentukan Perda)
DPRD kota Surabaya ini.
Dalam hal ini Josiah meminta agar Pemkot tidak mempersulit kebutuhan warga. " Satu kali datang harus ada solusi. Disitu, ASN harus berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mendapatkan opini yang menjadi dasar untuk bertindak, ' katanya.
" Jangan sampai masyarakat ini bolak-balik tanpa juntrungan yang jelas," sambung dia.
Dari sudut pandangnya, eselon service bukan hanya solusi, tapi kepraktisan memberikan pelayanan tonggak terhadap masyarakat Surabaya, yang seharusnya ber e-KTP.
Dari informasi yang ada, sebanyak 80rb-an penduduk Surabaya belum terekam kependudukannya dan otomatis tidak ber E-KTP. "Dirjen Capil menyatakan 80rb belum terekam, yang 30rb itu masih baru berusia 17 tahun, " Terangnya.
Padahal, menurut Josiah setiap kelurahan sudah dilengkapi alat perekaman KTP yang tak main-main anggarannya. Ditambah lagi petugas OS (Outsourcing, red) yang ditempatkan di sana.
Josiah mengaku menyayangkan karena fasilitas dan SDM tersebut banyak yang menganggur.
"Ini termasuk salah satu kegagalan Pemkot menerapkan eselon service. Pemkot harus belajar donk, anggaran berapa yang terbuang akhirnya sia sia, angka 80rb itu besar," Seru Josiah.
Lanjut Josiah, Pemkot diminta untuk membuat terobosan bagi masyarakat yang belum terekam E-KTP, sebab banyak masyarakat sudah datang ke kelurahan, namun masih harus ke Siola (layanan satu atap Pemkot Surabaya, red).
"Ini kan konyol, tidak boleh seperti ini. Kalau ngomong eselon service, ya masyarakat harus dimanjakan dengan pelayanan yang bagus, yang sempurna, jadi tinggal datang duduk dan langsung selesai disitu. Minimal OS yang nganggur itu suruh kirim-kirim dokumen yang sudah jadi," tambah Josiah.
Lebih lanjut Josiah meminta Pemkot jangan hanya melakukan pencitraan, karena tidak berefek bagi masyarakat.