Surabaya NAWACITAPOST - Dalam enam hari masa resesnya, Ajeng Wira Wati anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra mengaku banyak menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan dituangkan menjadi Pokir dan selanjutnya masuk dalam bahasan Paripurna Dewan bersama Pemkot Surabaya.

" Banyak yang mengeluh Terkait dana hibah maupun pembangunan yang tak terealisasi, meski sudah dilakukan survey dan pengukuran," ungkap Ajeng kepada media usai jaring aspirasi kepada para tokoh dan warga RW01 Kel/Kec. Gubeng Surabaya, Senin 21 Februari 2022.

Disini tugasnya adalah menjelaskan tentang posisi keuangan Pemkot Surabaya imbas dari Pandemi.

" Saya mencoba untuk memberi penjelasan terkait recofusing anggaran dan sekaligus mekanisme yang saat ini lebih fokus ke pokok pokok pikiran," jelasnya.

Kemudian masyarakat juga banyak yang menanyakan terkait bantuan tidak tepat sasaran dan banyak warga miskin belum menerima bantuan.

Maka dari itu, Wakil ketua Komisi D ini meminta kepada Pemkot Surabaya agar meningkatkan kualitas data warga, sehingga segala sesuatunya bisa dilakukan tepat sasaran.

Ada juga warga yang mengeluhkan pelayanan Kelurahan, Puskesmas dll. " Kita menyadari, di era pandemi ini kita dituntut untuk tidak berlama lama dalam satu ruang publik, namun bukan berarti petugas bisa seenaknya dalam melayani masyarakat. Ini harus dibuat regulasi yang baik, tetap dilayani tapi tetap pada prokes yang telah ditetapkan," terang Ajeng.

Terkait insentif modin, PJU, pembangunan jalan dan saluran juga menjadi catatan penting politisi Perempuan Gerindra ini.

Yang menarik, warga juga sempat menagih janji Walikota Eri Cahyadi terkait pembebasan surat ijo. " Ini juga akan kita rangkum dan sampaikan kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan dan program selanjutnya," kata Ajeng.

Di kesempatan resesnya, Ajeng Wira Wati juga mengaku melakukan sosialisasi terkait Pokir atau pokok pokok pikiran Dewan.

" Jadi melalui agenda reses, Dewan akan mencatat semua kebutuhan warga dan akan menuangkannya menjadi Pokir. Masyarakat tidak perlu membuat proposal, karena sudah masuk catatan kami," ujarnya.

" Kami pastikan, semua yang masuk catatan akan kami laporkan dalam bentuk Pokir. Dimajukan ke sidang Paripurna, setelah digedok dan ditanda tangani Walikota, maka bisa dipastikan akan terealisasi di tahun anggaran 2023 nanti," tukas Ajeng. (BNW)