Blitar, NAWACITAPOST - Rapat Kerja ( Raker) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) Kabupaten Blitar dipimpin langsung oleh Bupati Blitar Hj.Rini Syarifah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom, di Pendapa Agung Ronggo Hadi Negoro, Kamis (2/12/2021).
Dalam sambutannya Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah mengatakan, mengingat Rapat Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) seperti ini sangat penting untuk dilaksanakan agar secara bersama-sama kita dapat mengkoordinasikan pelaksanaan dan permasalahan berbagai program pembangunan, khususnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar.
"Penanggulangan kemiskinan merupakan issue strategis, baik di level internasional, nasional, daerah, bahkan level desa. Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati bersama oleh berbagai negara di dunia.
Salah satunya disebutkan bahwa pada tahun 2030 diupayakan tidak ada lagi kemiskinan dan kelaparan. Di Indonesia, terkait tersebut ditegaskan dan diuraikan dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,"kata Bupati Blitar Rini.
Bupati Blitar menambahkan, Di level Kabupaten Blitar, target penurunan angka kemiskinan menjadi komitmen Bersama yang ditetapkan dalam dokumen SDGs 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026. Selanjutnya di tingkat Desa, konsep SDGs Desa mengangkat isu Desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan sebagai bagian dari 18 tujuannya.
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Pemkab Blitar dibawah kepemimpinan Bupati Rini Syarifah dan Wabup Rahmat Santoso. Visi dari Mak Rini-Makdhe Rahmat adalah “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofurr”.
“Kami bercita-cita serta berupaya semaksimal mungkin supaya masyarakat Kabupaten Blitar terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya ini diwujudkan melalui akselerasi program penanggulangan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan yang tepat sasaran,” tegas Bupati Blitar.
Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan berdampak cukup besar di seluruh sektor kehidupan. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Per Maret Tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Blitar mengalami kenaikan 0,32 point menjadi 9,65 %. yang sebelumnya 9,33 % pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2019 sebesar 8,94%.
“Kita harus mewaspadai fenomena ini dan berupaya bahu-membahu untuk menanggulanginya. Karena masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, parsial dan berjangka pendek, tetapi kebijakan yang konsisten, terpadu dan terencana,” imbuh Mak Rini.
Dalam penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Pada akhir 2026 nanti Bupati Rini mentargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8,88%.
“Capaian angka kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2021 baru berada pada angka 9,65%. Masih ada penurunan sebesar 0,77 point yang harus diraih dalam 5 tahun ke depan. Ini merupakan target kita bersama. Untuk itu saya meminta dukungan Saudara-saudara untuk dapat bekerjasama, agar target tersebut dapat tercapai,” tegasnya
Lebih lanjut Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan, saat ini juga terdapat satu permasalahan mendesak yang harus segera diselesaikan. Yakni meningkatnya angka kemiskinan ekstrem tahun 2020 yang disinyalir sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 adalah sebesar 3,64 % atau sejumlah 42.400 jiwa.
“Artinya masih ada 42.400 jiwa saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Dalam mengatasi ini kita perlu lakukan 3 prasyarat Utama untuk mendukung upaya extraordinary pencapaian target kemiskinan ekstrem, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk targeting program, serta konvergensi program antar stakeholder.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama yang tentunya tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan stakeholder lain meliputi perusahaan swasta, akademisi, dan komunitas masyarakat. Dukungan dan kerjasama antar stakeholder ini perlu di tingkatkan diantaranya melalui rapat koordinasi sebagaimana yang kita laksanakan hari ini, maupun melalui bentuk koordinasi lainnya. Dengan demikian diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sinergis dan optimal,"pungkasnya.