Hal ini, kata Habiba berarti tidak ada sinergi antara APBD kita dengan APBD provinsi dan pusat.
Jelas di Peraturan Presiden (PP) terkait penyusunan APBD tahun 2020 harus ada keselarasan dengan APBD diatasnya.
Kondisi pandemi saat ini banyak pengangguran akibat PHK, maka itu pemerintah harus hadir merangsang pelaku UMKM untuk menaikkan sektor ekonomi.
" Wali kota gembor gembor terkait pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM, tapi realisasinya APBD untuk sektor UMK malah banyak dikurangi, " Terang Habiba.
" Penurunan ini dari APBD murni ke APBD Perubahan, " Tambahnya.
Selain UMKM, Habiba juga menyoroti tentang Bansos MBR yang jumlahnya sangat kecil, hanya 64 juta.
Padahal, akibat dampak Pandemi MBR semakin meningkat. Mulai dari warga PHK hingga warga kesulitan ekonomi karena adanya pembatasan aktifitas.
" Ini aneh, Bansos MBR hanya 64 juta, tapi di BTT (biaya tak terduga) ada penambahan 15 miliar totalnya sekitar 30 miliar, " Ungkapnya heran.
BTT, menurut Habiba, tidak hanya untuk bansos tapi juga untuk biaya tak terduga lainnya.
Apabila pemerintah mau mengangkat MBR, harusnya anggaran bansos yang harus dibesarkan. Bukan malah diselipkan di BTT.
" Ini ada politik anggaran dan anggaran politik, " Ucap Habiba.
Politisi perempuan PKB ini kembali menjelaskan, penangangan pandemi Covid adalah bencana non alam, juga bantuan lainnya seperti JPS (Jaring Pengaman Sosial) dan pemberian intervensi program untuk keluarga MBR harusnya masuk anggaran Bansos, bukan BTT.
" Makanya ini kita kritisi," Ujarnya.
Ketua PC Fatayat NU Surabaya ini mengatakan bahwa dalam paripurna, pemkot menjanjikan nantinya akan ada rincian penjabaran APBD yang akan dikeluarkan lewat Perwali (peraturan Wali kota, red).
" Maka, kita tunggu Perwalinya," Tandas Habiba. (BNW)