Jakarta,NAWACITAPOST- Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi. Sepak terjang Parpol semakin benderang. Menyingkap tabir nilai anggapan konvensional tentang Koalisi kurang menarik jika figur paslon tak mengkilap.

"Misalnya, jelang pilpres, manuver parpol wira-wiri menjalin komunikasi sesama. Tak cuma itu, peta kekuatan pun terbelah menjadi kekuatan Nasionalis bermitra dengan Islam atau Nasionalis - Nasionalis dan Nasionalis vs Islam. Itu realitas politik dan representasi kepentingan," kata Dr.Yuyun Pirngadi dari Yp Institute for Fiscal and Monetary Policy, kepada NAWACITAPOST, Selasa (14/9/2021).

Dia menjelaskan, bahwa ketika masuk ranah kepentingan, tiada kawan dan lawan yang abadi. Di sini koalisi permanen tak diperlukan. Mengapa? Demokrasi Indonesia sarat komplekfikasi kepentingan, kalkulasi elit yang pragmatime menonjol dan purifikasi terhadap personifikasi figur paslon sangat menentukan.

"Sampai di sini, dapur parpol bisa terlihat. Siapa tukang masak, siapa tukang belanja, siapa tukang tawar dan siapa tukang mencicipi masakan," ucapnya.

"Jika kita merespon dinamika perubahan demokrasi politik Indonesia tak banyak memberi pelajaran. Melulu diwarnai selaksa peristiwa non edukatif, solutif maturitif. Betapa tidak, demokrasi Indonesia di era digital tak simetris dengan kemajuan teknologinya," bebernya.

"Ambil saja contoh, Parpol lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Pemaksaan figur paslon menjadi personifikasi kemewahan oligarkhi," imbuhnya.

 

Sementara itu, kepentingan top down mengalahkan kepentingan bottom up. Kemanungalan menjadi syarat mutlak kemauan elit politik. Bahkan, cara pandang inward -out looking menjadi parameter.

Tak heran, aneka wajah-wajah yg muncul itu-itu saja. Misalnya, hasil lembaga survei masing masing menempatkan tiga figur pilpres 2024.

 

"Sebut saja, Prabowo, Anies dan Ganjar. Tak pelak, koalisi pun meretas jalan kebuntuan untuk tidak dikatakan hasil survei melintang. Apalagi disana ada pemilik parpol yang trah dan tahta kekuasaan nya tak boleh pindah kelain hati. Gambaran itu spektrum warna kusamnya demokrasi," ungkapnya.

 

Mengkilapnya figur dimata publik tentu jawabnya. Figur yang mendapat tempat dihati rakyat pasti memenuhi harapan rakyat. Mau dibawa kemana rakyat, hanya rakyat lah yang merasa. Nuansa imajinasi rakyat terkadang terbius oleh bujuk rayu tukang masak politik. Tetapi masih banyak rakyat yang jumlahnya mayoritas berkeinginan lain.

Kembali soal nasib koalisi Demokrat yang memperoleh kursi DPR 50 dan PKS 54 jika dikalkulasi tak lebih 15% secara nasional jika dibandingkan koalisi gemuk yang terdiri dari PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan PAN sangat jauh berbeda sehingga keberadaan PKS dan Demokrat dibawah parpol koalisi yang bergabung di pemerintah Jokowi.

 

Perlu diketahui, koalisi gemuk yang mengantongi 85 persen suara sah kursi DPR secara nasional  belum tentu menjadi pemenang jika figurnya kusam. Publik atau rakyat pemilih akan menentukan lain meskipun ada pemaksaan figur dari Parpol tertentu yang tak berkenan dihati rakyat. Rakyat butuh high touch bukan high tech.

Tak berlebihan jika Koalisi Demokrat - PKS akan menjadi daya tarik ketika mampu mendapat dan menawarkan figur yang mengkilap, itulah realitas politik bukan sebaliknya memaksakan figur kusam.

"Disinilah demokrasi Indonesia yang unik, penuh teka-teki dan sarat selera masakan bukan faktor genealogi atau trah kekuasaan yang harus menjadi orang nomor 1 di indonesia. Mari kita amati apa yang terjadi kedepan," tuturnya.

.