Surabaya NAWACITAPOST - Dalam upaya percepatan pembentukan herd immunity (Kekebalan kelompok, red), pemerintah tak henti-hentinya "menggeber" pelaksanaan vaksinasi massal.
Di Surabaya, setelah beberapa hari pemerintah kota menggelar vaksinasi massal di Gelora 10 November (G10N) untuk warga berusia 18 tahun ke atas, mulai hari ini Sabtu (10/7) di Polrestabes Surabaya dan dilanjutkan Minggu (11/7) di G10N, vaksinasi akan dilakukan untuk anak-anak usia 12-17 tahun.
Sebagai wakil ketua komisi D yang membidangi kesehatan, Ajeng Wira Wati melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah kota dalam pelaksanaan vaksinasi anak. Salah satunya adalah sosialisasi kepada orang tua.
" Sosialisasi dari Pemkot terlalu mendadak, anak tidak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri tapi harus mendapat persetujuan orang tua. Apalagi jika petunjuknya belum jelas, maka dikuatirkan malah akan menjadi kerumunan," terang Ajeng kepada Nawacitapost, Sabtu, (10/7/21) di Surabaya.
Sebagai catatan, Vaksin diprediksi membahayakan bagi anak apabila memiliki obesitas, kurang gizi dan penyakit penyerta. " Jadi, anak wajib didampingi oleh orang tua, minimal seorang ibu atau ayah," katanya.
Politisi partai Gerindra ini bersaran, sebaiknya peserta vaksin yang hadir di hari itu sudah membawa form yang sudah terisi. Atau bisa juga ada pilihan untuk kedatangan vaksin 2 atau 3 hari kedepan dengan pilihan lokasi yang terdekat dari tempat tinggal.
" Hal ini akan mengurangi dampak sosial dari Vaksinasi massal, yaitu kerumunan dan kemacetan," ungkap Ajeng.
Ada baiknya juga bila Vaksinasi dilakukan di masing-masing sekolah. " Tentunya dengan persiapan tempat dengan matang sehingga nyaman, tidak kepanasan dan tidak lama antrinya," katanya.
"Percepatan vaksinasi memang sangat diperlukan untuk pembentukan herd immunity, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa risiko kematian tertinggi yaitu para Lansia," ucap Ajeng.
Harapannya, vaksinasi tahap 1 dan 2 atau bahkan tahap -tahap selanjutnya tetap mendahulukan para Lansia sebagai target penerima vaksin setelah tenaga kesehatan. (BNW)