Surabaya NAWACITAPOST - Dalam sepekan ini, kasus positif covid di Surabaya melonjak sangat tajam. Rumah sakit dan klinik penuh, tidak menerima pasien IGD. Bahkan rumah sakit william both menyatakan dirinya menempuh lockdown karena kehabisan dokter dan tenaga kesehatan yang ikut terpapar virus dari China ini.
Pemerintah kota Surabaya sudah berusaha maksimal untuk memberikan himbauan dan melakukan penanganannya, namun masih banyak cela yang belum tertangani dengan baik. Untuk itu, anggota DPRD yang ikut kewalahan menghadapi bermacam-macam keluhan dan permintaan masyarakat ingin melihat terobosan cepat dari pemerintah yakni Wali kota dan wakil wali kota Surabaya dalam penanganan hal ini, khususnya terkait isolasi mandiri.
Ketua komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Atu Krishna mengaku tiga hari ini kewalahan menerima keluhan dan permintaan masyarakat. Dari permintaan bantuan penyediaan mobil ambulan, kamar inap, hingga harus membeli puluhan oksigen tabung bagi masyarakat yang belum tertangani Pemkot Surabaya.
Secara jujur, Politisi Golkar ini mengaku tidak mampu menampung dan membantu masyarakat yang menghubungi dirinya. " Jujur kita tidak kuat, yang minta bantuan tidak hanya 1 atau 4 orang, tapi puluhan. Kita ingin membantu tapi memang terbatas terutama terkait penanganan dari Pemkot," akunya.
Ayu menilai, penanganan dari Pemkot masih kurang maksimal terutama untuk penanganan awal. Contohnya kemarin, dirinya sudah melaporkan ada warga yang kondisinya sudah sesak nafas dari siang, namun baru diangkut dirumah sakit jam 12 malam. Dan setelah terlambat ditangani, paginya si pasien meninggal dunia.
" Keterlambatan penanganan dari jam 12 siang hingga jam 12 malam, bisa dipastikan keluarga yang bersangkutan ikut terpapar," ujarnya kepada Nawacitapost, Kamis (1/7/21) di ruang komisi A DPRD Surabaya.
Untuk itu, ia meminta agar Pemkot untuk segera melakukan terobosan yang terbaik. " Jangan hanya cuma himbauan, saya melihat masyarakat sudah taat. Yang perlu diperhatikan justru ketika mereka sedang dirumah dan sakit, seperti apa penanganannya," ucap Ayu.
Sebetulnya, masih Ayu, masalah anggaran pemkot masih bisa. Namun yang dikeluhkan adalah masalah tenaga kesehatan. " Libatkan seluruh relawan. Di Pilkada kemarin relawan pak Eri sangat banyak, saya yakin mereka siap membantu terutama yang berkemampuan dibidang kesehatan," tukasnya.
Senada dengan rekannya, Wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba, meminta kepada pemerintah kota untuk melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder kesehatan yang ada di Surabaya, mengingat kasus covid di Surabaya sudah dianggap krodit (crowded = mendesak) dan pemerintah mengaku sangat kekurangan tenaga kesehatan.
" Saya yakin, dengan upaya kreatifitas, inovasi, dan komunikasi yang handal oleh pemerintah kota, ini bisa ada solusi," ungkapnya ditempat yang sama.
Mendengar informasi dari dinas kesehatan Surabaya bahwa, untuk tempat dan sarana sebenarnya ada, tapi yang tidak ada adalah dari tenaga kesehatannya.
" Kalau seperti itu, kenapa pemkot tidak membuka komunikasi misalnya dengan perguruan tinggi fakultas kedokteran, atau dengan sekolah-sekolah perawat dan kebidanan, terutama dengan melibatkan relawan," ucap Politisi PKB ini.
Ia meyakini, ketika pemkot membuka tangannya dan mengemis kepada seluruh elemen masyarakat, akan banyak dari mereka yang siap menghibahkan tenaganya menjadi relawan-relawan covid.
Yang terjadi saat ini, telpon petugas di 112 tidak bisa memberikan solusi. Di Surabaya timur, antrian 112 lebih dari 20 orang tanpa ada kepastian penanganan. Ada juga beberapa pasien yang sudah diterima di IGD, namun tidak ada tindakan sama sekali.
Solusi yang kedua, menurut Habiba adalah Dinkes harus memfilter, mana yang OTG (orang tanpa gejala, red) dan mana yang kritis. " Kalau yang OTG adalah warga mampu, lebih elok diarahkan ke isman (Isolasi mandiri, red) dirumah ataupun dihotel yang mereka mampu membayar, sehingga hak-hak orang miskin terabaikan dan menjadi korban. Kasihan masyarakat," tegas Habiba.