Surabaya NAWACITAPOST - Sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMPN 2021, dinilai banyak pihak masif kejanggalan. Menyadari hal ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekan terutama pada sistem zonasi.
Dilansir dari beberapa media, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah Dispendik Kota Surabaya Tri Aji Nugroho di Surabaya, Sabtu, mengatakan, PPDB jalur zonasi secara resmi sudah ditutup pada Jumat (25/6) malam. Namun, sebelum hasil PPDB jalur zonasi diumumkan, Sabtu siang, dilakukan klarifikasi terhadap puluhan Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang diduga memiliki jarak tak wajar.
"Proses klarifikasi itu dengan menurunkan tim survei lapangan ke alamat tempat tinggal CPDB," katanya.
Aji mengatakan, menjelang diumumkan jalur zonasi, puluhan orang tua sudah diklarifikasi oleh APH. Beberapa orang tua atau wali murid mengakui berusaha mendekatkan titik validasi ke sekolah. Dengan begitu, status penerimaan di jalur zonasi digugurkan untuk kemudian dirangking ulang sesuai dengan jumlah CPDB yang digugurkan pada pendaftaran sekolah tersebut.
Terkait hal ini, wakil ketua DPRD kota Surabaya, A.H Thony mengaku kecewa terhadap sistem yang sudah baik, tapi di buat akal-akalan.
Menurut Thony, pada jaman bu Risma termasuk sudah termasuk luar biasa. Tapi begitu ganti Wali kota, sudah dicederai hal semacam ini.
" Kasihan pak Wali. Harusnya, dengan adanya pergantian Walikota didukung oleh OPD-OPD yang kinerjanya bagus," ucap Thony kepada Nawacitapost, Sabtu (26/6/21) malam.
AH Thoni yang merupakan lulusan S2 UGM fakultas ilmu politik dan pernah menjabat di komisi E DPRD kota Surabaya bidang Pendidikan ini mengaku tahu betul perjalanan proses pendidikan di kota Surabaya.
" Jangan hanya jalur zonasi yang dievaluasi, tapi semua jalur harus dibuka kembali. Dalam arti, mulai dari jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas, dan Prestasi juga wajib dievaluasi karena saya menduga banyak praktik-praktik yang tidak benar,"
Bukannya tidak berdasar, Politisi partai Gerindra ini mengaku mendapat banyak keluhan, salah satunya dari CPDB di SMPN 23 Rungkut. " Keluarga ini jelas-jelas dinyatakan sebagai MBR melalui surat yang diberikan oleh Dinas Sosial, tapi saat dijadikan syarat pendaftaran jalur MBR atau Afirmasi Mitra Warga, ternyata tidak lolos dengan keterangan bukan sebagai MBR. Kalau seperti ini, berarti data dinsos dengan dispendik tidak nyambung," ujarnya.
Kemudian, masih Thony, siswi ini otomatis mendaftar di jalur zonasi, tapi sayangnya tetap tidak lolos karena secara tiba-tiba titik validasi tempat tinggalnya berubah tiga kali lebih jauh. Padahal rumah yang bersangkutan tak jauh dari gedung sekolah SMPN 23 (Kisaran 400-500 meter). Anehnya, dilihat dari daftar siswa yang masuk, beberapa diantaranya ada yang sebenarnya titik validasinya lebih jauh tapi lolos dengan memanipulasi jarak di peta.
" Hal ini sudah dikonfirmasikan oleh beberapa media kepada pak Aji (Tri Aji Nugroho, Plt. Kabid Sekolah Menengah Dispendik Kota Surabaya, red) melalui sambungan telpon maupun pesan WA dan sudah diterima, namun tidak ada tanggapan. Pengaduan yang disiapkan di web selalu gagal, mengadu langsung ke orang dinas diabaikan. Mau dijadikan apa potret pendidikan di Surabaya," lantangnya.
Ada lagi, salah satu CPDB dinyatakan lolos pada pendaftaran jalur Afirmasi di SMPN 25 sehingga muncul menu untuk daftar ulang. Namun setelah di klik, beberapa saat kemudian keluar informasi bahwa siswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos. Sementara saat mendaftar lewat jalur yang lain selalu gagal.
" Lihat saja di medsos Dispendiksby, dari keluhan, cemooh hingga hujatan ada ribuan disana. Mungkin ini adalah bentuk reaksi masyarakat yang kebingungan sudah mengadu lewat jalur resmi tapi diabaikan," terang Thony.
" Data-data kejanggalan sudah kami kumpulkan untuk dijadikan bukti, baik dari srceenshot, rekaman suara dari pihak dinas dan sekolah, termasuk dari medsos," ungkapnya.