PONTIANAK, NawacitaPost -Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan minyak nonsubsidi di Distrik navigasi kelas III Pontianak.
Dalam hal ini Kejati Kalimantan Barat memanggil Yuliansyah sebagai pemilik dari PT. Canka Jaya Jova untuk di periksa yang mana terlibat dalam kasus dugaan Korupsi Pengadaan minyak nonsubsidi tahun anggaran 2020.
Namun sangat di sayangkan oleh Jaksa Penyidik pada Selasa 11 mei 2021 Yuliansyah mangkir dari panggilan tersebut. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh kejati Kalbar, Yuliansyah yang di periksa dan diminta membawa kelengkapan dokumen berupa daftar harga BBM Solar HSD nonsubsidi tahun 2019-2020, termasuk daftar harga BBM bio Solar B30 tahun 2020, invoice pembayaran dari PT Canka jaya Jova ke Pertamina dan akte Pendirian PT Canka Jaya Jova.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan, membernarkan jika Kejati telah memanggil Yuliansyah, “Saat ini, kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan PT Canka Jaya Jova masih dalam proses penyelidikan. Kami telah memanggil pemilik perusahaan namun belum memenuhi panggilan, jelasnya. Karenanya Yuliansyah belum dapat memenuhi panggilan maka jaksa Penyidik Kejati Kalbar, akan segera menjadwalkan ulang penggilan tersebut. Karena semua orang, warga negara, dan pihak lainnya yang di panggil dalam rangka penyidikan, wajib memenuhi panggilan tersebut.
Dalam pusaran kasus tersebut sudah jelas posisi Yuliansyah sebagai pimpinan DPD Partai Geindra sangat berpengaruh dan akan memberikan citra kurang baik bagi partainya. Dimana secara nasional partai besutan Prabowo Subianto tersebut ada didalam kabinet pemerintahan saat ini.
Yuliansyah yang juga ketua DPC Hiswana Migas Kota Pontianak sudah pastinya memiliki beban moril yang tidak ringan karena sebagai ujung tombak penyaluran BBM, Non BBM dan Gas Pertamina. Dimana Yuliansyah dipilih secara voting mengalahkan rivalnya hery Amirudin, dan memimpin DPC HISWANA MIGAS Kota Pontianak sejak 5 November 2019 lalu.(Red)