Foto : Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah Haerudin
Sosialisasi yang membahas tentang pendidikan politik tersebut mengundang perwakilan beragam Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM. Haerudin menyampaikan bahwa dengan adanya pendidikan politik maka bisa terciptanya komunikasi politik. Sehingga mindset dari masyarakat akan tata aturan pemerintah menjadi lebih positif. “Ini kegiatan pendidikan politik. Harapannya melalui forum ini, ada komunikasi politik antara narasumber, penyelenggara dan juga peserta. Apa inti dari komunikasi politik itu? Komunikasi politik ini kan memang bisa terjadi talk down. Lalu kemudian batten hard,” ungkapnya.
-
“Harapannya didalam forum ini nanti akan terjadi proses – proses itu. Misalnya tadi yang saya sampaikan. Kebijakan politik pemerintah hari ini yang mungkin banyak yang menimbulkan respon di kalangan masyarakat terkait dengan kebijakan mudik. Nah kami sampaikan bahwa kebijakan larangan mudik ini dilakukan semata – mata pertimbangan untuk keselamatan masyarakat, untuk keselamatan warga negara. Dan ini tentu sesuai dengan tujuan bernegara kita. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” lanjut Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah.
-
Haerudin pun ingin bahwa masyarakat bisa menomorsatukan perihal kesehatan. “Maka kemudian pertemuan kesehatan ini menjadi hukum tertinggi kita untuk sama – sama kita satu narasi. Nah jangan sampai kemudian narasi dari kebijakan ini tidak sampai persis di masyarakat. Karena kita juga menyadari, memahami bahwa tradisi mudik ini kan sudah tradisi tahunan. Yang memang sudah mendarah daging di mata masyarakat, di tengah – tengah masyarakat. Nah yang selalu kami komunikasikan bahwa menahan untuk tidak mudik, menjaga protokol kesehatan ini adalah bagian dari perjuangan kita sebagai bukti bahwa kita cinta kepada negara ini, cinta kepada masyarakat,” jelasnya.
BACA JUGA: Proyek Miliaran PT. Maju Gemilang Mandiri yang Tak Kunjung Rampung, Ada Apa Pers Dihalangi Liput?
“Ya namanya patriot itu kan butuh pengorbanan. Kalau dulu para pendahulu kita menjadi patriot, berjuang untuk melawan penjajah di negeri ini. Hari ini kita menjadi patriot untuk melawan Covid 19. Bagaimana kita menjadi patriot untuk melawan Covid 19 ini? Salah satunya kita melakukan 3 M. 3 M ini termasuk ketika kita menjaga jarak, mau tidak mau harus menghindari kerumunan. Padahal yang namanya proses mudik ini kan tidak bisa kita hindari dari yang namanya kerumunan. Jadi masyarakat lalu kemudian pemerintah dalam hal ini, kebetulan juga kan narasumbernya dari anggota dewan,” tambah Haerudin.
BACA JUGA: Hilarius Duha dan Firman Giawa Resmi Kepala Daerah Nias Selatan, Pegiat Organisasi Minta Fokus Isu Besar
Lalu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tersebut juga menambahkan bahwa masyarakat setidaknya nanti bisa memahami hak dan kewajibannya. “Nah itu menyampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat ini memahami hak – hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu kemudian harapannya masyarakat juga leluasa terbuka untuk menyampaikan sumbatan – sumbatan pelaksanaan hak – haknya ini di tengah – tengah masyarakat. Itu tadi misalnya contoh terkait dengan larangan mudik. Lha mesti saja, masyarakat menganggap, saya ko dilarang untuk mudik gitu ya,” katanya.
-
“Harapannya dengan kegiatan – kegiatan seperti ini, ada proses komunikasi, ada proses dialog, ada proses tanya jawab yang bisa mengurai, yang bisa menjadikan kita sepaham. Mudik itu bukan melarang masyarakat bersilaturahim. Nah tetapi memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa ini persoalan kesehatan yang harus menjadi nomor satu gitu. Nah jangan sampai kemudian, hal yang nomor satu seperti ini dikalahkan karena keinginan kita untuk bertemu keluarga, untuk bersilaturahmi. Harapannya akan terurai sumbatan – sumbatan komunikasi yang tidak pas seperti ini,” lanjut Haerudin.
-
Haerudin juga melanjutkan bahwa taat aturan pemerintah merupakan wujud sebagai seorang patriot yang berjuang untuk kesehatan. “Karena saya masih menemukan di medsos. Pak, ini waktu kita selfie – selfie sama keluarga, untuk jalan – jalan sama keluarga, untuk kumpul – kumpul sama keluarga. Ya itu kita akui dan itu sudah tradisi sejak awal bahkan mungkin sejak Indonesia belum merdeka gitu sudah ada tradisi itu. Tetapi ketika itu coba kita paham dengan taat aturan pemerintah, itulah bagian dari perjuangan kita,” terangnya.
-
“Menahan diri untuk tidak menimbulkan kerumunan, untuk tidak melakukan perkumpulan – perkumpulan. Karena mudik itu tidak bisa dihindari dari yang namanya kerumunan. Lihat saja misalnya antrean di tiket, lalu kemudian di perjalanan mesti satu kereta, satu mobil. Bahkan kadang – kadang mendengar misalnya di daerah asal itu dirapid dia negatif. Tapi ketika sampai di tempat, itu dia bisa menularkan Covid yang ada di tempat baru. Berarti kan bisa jadi proses itu didapatkan dalam perjalanan, mungkin di kendaraan, mungkin di tempat transit ketika dia melakukan perjalanan itu,” tandas Haerudin.
-
Senada diungkapkan pula oleh Plt. Kepala Kesbangpol Kota Pekalongan. Menurutnya, agenda ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Sebab, ada terwujudnya demokrasi yang baik, kesejahteraan masyarakat, modernisasi demokrasi dan pendidikan politik. “Ini agenda mengenai pendidikan politik bagi masyarakat. Pembahasan yang diberikan oleh beberapa pemateri atau narasumber tadi ada empat. Yang pertama yaitu demokrasi yang baik, kemudian kesejahteraan masyarakat dan yang ketiga terkait dengan modernisasi demokrasi dan yang keempat yaitu tentang pendidikan politik di elemen masyarakat,” jelasnya.
-
“Tujuan daripada kegiatan ini yaitu menciptakan masyarakat yang memiliki pendidikan politik dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dalam hal ini memang ketika dalam pemilihan itu beda partai, beda pilihan. Tetapi setelah melakukan pemilihan itu punya misi yang sama yaitu pembangunan kabupaten dan kota maupun provinsi. Untuk kegiatan ini peserta kita undang dari tokoh masyarakat dalam beberapa perwakilan ormas yang kita undang secara bergantian di kegiatan sosialisasi yang hampir serupa,” tambah
-
Sukirno pun berharap agar sosialisasi pendidikan politik bisa membuat masyarakat bisa lebih memahami arti politik yang sesungguhnya. “Harapannya setelah dilaksanakannya sosialisasi pendidikan politik ini masyarakat kota Pekalongan khususnya leibih bisa memahami arti politik yang sesungguhnya. Tentunya karena tidak semua masyarakat kita undang dalam kegiatan sosialisasi ini, kepada para peserta, kami mengharapkan mampu untuk membantu menyosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga tercapai masyarakat kota Pekalongan yang memiliki pendidikan politik yang baik,” tukasnya. (Herdy Ramahwan/Ayu Yulia Yang)