Surabaya NAWACITAPOST - Wakil ketua DPRD kota Surabaya, AH Thony menyatakan bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya dianggap sudah bagus, namun substansinya masih banyak yang harus didalami. Ini disampaikannya usai gelaran rapat Paripurna DPRD Surabaya yang mendengarkan penyampaian LKPJ Walikota Surabaya sekaligus pembentukan Panitia khusus (Pansus) pembahasan LKPJ, Senin (5/4/21)

Yamg menjadi menarik, LKPJ yang dibacakan Walikota baru Eri Cahyadi adalah pertanggung jawaban dari kinerja Walikota Surabaya sebelumnya yakni Tri Rismaharini.

Terkait program dan anggaran, Politisi Partai Gerindra ini mengaku nantinya substansi wajib didalami oleh Pansus yang punya masa tugas hingga 30 hari kedepan. Namun ada satu hal tentang variabel kebudayaan yang meningkat tajam dan membuat Thony tertarik untuk mendalami.

" Bagaimana bisa, Indikator indeks budaya lokal dikatakan mengalami peningkatan tajam sampai pada angka 88,56 dari 69,37 di tahun 2016, sementara yang terjadi di Surabaya adalah Pemkot kurang memberikan ruang terhadap kebudayaan dan pelaku budayanya, " katanya.

Dalam pidato yang disampaikan, peningkatan ini mengacu pada hasil survey masyarakat tentang pemahaman terhadap budaya lokal serta kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Tapi yang terjadi malah ada degradasi pemahaman pada siswa-siswa kita. " Mereka cenderung lebih paham keberadaan tokoh dan budaya asing daripada tokoh dan budaya lokal," terangnya.

Thony mencontohkan, dari sisi perilaku siswa dalam dunia pendidikan, budaya Timur tengah, barat dan Korea berkembang pesat dalam pemahaman siswa-siswi Surabaya tapi budaya "Adiluhung" semakin tidak nampak.

Begitu juga kalau dilihat dari sisi kesenian. " Seperti seni Ludruk, kita sudah hampir tidak bisa menemukan di Surabaya. THR, Taman Remaja, gedung ludruk, gedung kesenian Sawunggaling tempat pagelaran Ludruk, Ketoprak dan pentas seni lainnya saat ini sudah tutup," akunya.

Dari sisi barang-barang budaya atau kerajinan Kriya seperti pembuat dan pedagang benda-benda pusaka seperti Keris di pasar turi kondisinya juga memprihatinkan.

Jadwal-jadwal pementasan seni di Surabaya juga sekarang tidak ada lagi, termasuk drama kolosal perjuangan kota Surabaya 10 November.

" Bahkan baru saja kami didatangi pelaku budaya yang mengeluh bahwa kegiatan teatrikal Uri-uri di sekitar patung Joko Dolog dibubarkan oleh Satpol PP. KTP dan alat-alat mereka disita," protes Thony.

Selain itu Thony juga menanyakan apakah Surabaya masih intens mengirimkan duta-duta seni untuk mensyiarkan budaya kita ke luar negri ? Hal ini juga terlihat macet, ungkapnya.

Berbeda dengan yang ada di Jogja. Atraksi tari tradisional yang diaransemen baru dan ditayangkan dijalan-jalan oleh para kalangan milenial. Menariknya, atraksi tari-tarian mereka diikuti oleh banyak orang yang lewat. " Itu juga belum terlihat di Surabaya," kata Thony.

Maka dari itu ia berharap Pansus melakukan pendalaman dan penajaman terhadap variabel prestasi yang telah dicapai sesuai dengan indikator tersebut.

Hal ini bisa juga dihubungkan dengan pemanfaatan situs-situs di Surabaya seperti situs di Peneleh yang begitu penting di Surabaya masih belum banyak disentuh.

Terhadap hal ini, Thony tidak bisa menyatakan menampik apa yang telah disampaikan Walikota, tapi data laporan peningkatan yang tajam ini harus komplit dan disertai data di lapangan. " Kalau memang angka ini nanti dinyatakan salah, berarti harus ada perbaikan kedepan," katanya.

" Dalam rangka menyelamatkan angka yang sudah di declair oleh Walikota, harapan kami bisa diikuti tindakan-tindakan yang konkrit. Bisa jadi kawasan-kawasan bersejarah seperti di Peneleh bisa dijadikan Heritage yang luar biasa, diperbaiki dan di bersihkan sehingga tidak kumuh," ucapnya.

Begitupun untuk kawasan kota tua di seputaran jembatan merah, bisa menjadi simbol yang berkaitan dengan program pemerintah pusat yakni menghidupkan kembali "Jalur Rempah".

" Ditempat itu bisa juga dijadikan dimaksimalkan dengan dibuat sebuah konsep. Menghidupkan kawasan kota lama sebagai kawasan destinasi wisata sekaligus menjadi energi pemulihan ekonomi yang luar biasa," ujar Thony.

Dikenjeran juga bisa diadakan pagelaran seni Pantura yang banyak diminati orang. Juga perlu digiatkan pengadaan Galeri dan museum budaya yang representatif.

Untuk eks rumah sakit mardi santoso dan penjara kalisosok pun bisa diambil dan dimanfaatkan oleh Pemerintah.

" Hal itu termasuk representatif, selain luas, ruangannya bisa dieksplorasi sedemikian rupa, bangunannya masih kokoh, sangat mungkin dikembangkan menjadi sektor kebudayaan," ungkapnya.

Khusus untuk Kalisosok, sesuai dengan UU no. 11 tahun 2010, Pemerintah wajib mengambil kembali apabila dinyatakan tak bertuan.

" Berulang kali kita datang kesana, tapi pemiliknya tidak pernah ditemukan. Bisa jadi tempat ini sebetulnya tak bertuan. Dan disitu lagi-lagi pemerintah harus ambil peran dengan mengambil alih sesuai dengan Undang-undang yang berlaku," tandas Thony. (BNW)