Jakarta, NAWACITAPOST - Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti tajam. Terlebih dengan munculnya fenomena politik dinasti di Indonesia. Menurutnya, praktik politik dinasti dapat mengancam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal sekaligus melemahkan institusionalisasi partai politik. Hal tersebut karena mengemukanya pendekatan personal ketimbang kelembagaan.
"Akibatnya, rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang melalui oligarki," ujar Agus dalam seminar bertemakan Kekuatan Parpol dan Warna Politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 pada (11/2/2021). Selain itu, dia pun mencatat. Bahwa ada fenomena lain yang masih menjadi pekerjaan rumah. Yaitu masih eksisnya praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, terdapat 104 dugaan politik uang pada Pilkada 2020 yang tersebar di 19 provinsi.
Gubernur Lemhanas juga berpendapat bahwa politik uang yang dilakukan terus - menerus akan merusak budaya demokrasi Indonesia. Jika praktik politik uang terus berjalan, dikhawatirkan akan memengaruhi masyarakat. Tak lain lebih kepada memilih secara emosional dan kesenangan sesaat.
Foto : Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
"Hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek. Tidak melihat visi misi pembangunan jangka panjang," terang Agus. Kendati banyak catatan negatif terhadap pelaksanaan pilkada serentak, dia menekankan pentingnya tetap percaya kepada proses demokrasi. "Memang perlu ada perbaikan tapi demokrasi tetap harus dirawat. Apalagi belum ada sistem lain yang terbukti lebih baik," tukasnya. (Ayu Yulia Yang)