Foto : Wali Kota Pekalongan Aaf
Wali Kota menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran Pemerintah Kota Pekalongan mengimplementasikan instruksi Presiden Jokowi. “Program Padat Karya ini juga sesuai instruksi dari Bapak Presiden bahwa kita harus menghidupkan lagi lah atau lebih memberikan semangat lagi terutama kepada masyarakat lewat Kepala Daerah, lewat Camat, lewat Lurah. Bagaimana warga ini juga bisa bergotong royong atau mengadakan kegiatan – kegiatan keterkaitan lingkungan mereka sendiri. Jadi memang harus kita sadari. Kesadaran warga atau aktivitas warga dalam bergotong royong ini sudah sangat menurun ya,” jelasnya.
-
Aaf juga mengajak untuk menggalakkan lagi gotong royong. “Mari kita galakkan lagi. Terutama di Kota Pekalongan dengan situasi dan kondisi yang banjir terus paling tidak mereka ada komunikasi atau mereka ada sisir permasalahan . Supaya nanti bisa juga kalau memang tidak bisa diatasi secara Padat Karya, itu juga bisa disampaikan kepada Pemerintah. Nanti kan lewat OPD terkait, kita bisa tinjau bersama. Dan bagaimana akar permasalahan itu bisa ditemukan. Supaya itu tadi, tidak terjadi tumpang tindih pembangunan. Supaya tidak terjadi pembangunan yang sebetulnya bukan dari akar permasalahan,” lanjutnya.
BACA JUGA: Ternyata! Wali Kota Bekasi Pepen Pernah Jalani Pahitnya Hidup
Menurut Wali Kota Covid 19 sudah memberikan dampak dahsyat utama terhambatnya aktivitas ekonomi. Berimbas pula pada sektor ketenagakerjaan. Banyak diantara masyarakat yang harus terkena PHK. Sehingga menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di lain sisi, Pemerintah juga telah berupaya untuk menjaga dan menjamin agar kehidupan masyarakat bisa terus bergerak. Tak lain dengan memperbanyak program JPS, seperti bantuan sosial tunai, kartu pra-kerja, subsidi upah, bantuan modal untuk UMKM dan sebagainya.
-
“Oleh karena itu, tepat rasanya manakala Kementerian PUPR melalui Program KOTAKU Tahun 2021 ini, dalam setiap kegiatan menggunakan skema Padat Karya Tunai (Cash For Work). Harapannya, program ini dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca Covid 19, sekaligus sebagai upaya memelihara infrastruktur permukiman supaya bisa bermanfaat secara optimal,” tutur Aaf. Lalu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekalongan Muhammad Sahlan mengatakan. Bahwa Kota Pekalongan menjadi sasaran sekitar 14 kelurahan.
-
“Ada 14 kelurahan yang menjadi lokasi sasaran kegiatan Padat Karya Tunai melalui program KOTAKU dengan alokasi anggaran Rp 300 juta per kelurahan. Sehingga kami mendapatkan alokasi anggaran Rp 4,2 miliar dari Kementerian PUPR. Tersebar di masing - masing kecamatan yang ada seperti di Kecamatan Pekalongan Barat yakni di Kelurahan Medono, Podosugih, Bendan Kergon dan Pasirkratonkramat. Untuk Kecamatan Pekalongan Selatan yakni di Kelurahan Sokoduwet, Kuripan Kertoharjo dan Buaran Kradenan. Sedangkan, di Kecamatan Pekalongan Utara mendapatkan 2 alokasi yakni di Kelurahan Kandang Panjang dan Degayu. Sementara di Kecamatan Pekalongan Timur ada 5 titik sasaran yakni di Kelurahan Kauman, Gamer, Noyontaansari, Kalibaros dan Setono,”pungkasnya.
-
Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Cakra Nagara, ST, MT, ME. Bahwa kegiatan PKT menggiatkan peran serta masyarakat secara short term untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup. “Kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi Cash For work. Cash For Work itu adalah Padat Karya Tunai. Padat Karya Tunai ini adalah program besar dari Pemerintah, Pak Jokowi. Bagaimana kita menggiatkan kembali peran – peran masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan secara short term tentunya. Sehingga disini kita akan melakukan pembenahan – pembenahan infrastruktur yang harus kita bangun, kita pelihara kemudian untuk perbaikan – perbaikannya,” tuturnya.
BACA JUGA: Mahfud MD Lebih Berpeluang Dibanding Prabowo Jadi Presiden 2024
“Nah program ini adalah bagian dari program KOTAKU. KOTAKU itu Kota Tanpa Kumuh. Kota Tanpa Kumuh adalah program nasional dimana telah dicanangkan oleh nasional. Bahwa setiap tahun harus terjadi pengurangan secara signifikan kekumuhan di Indonesia. Jadi nanti setelah dilakukan kegiatan Cash For Work ini ada 2 sasaran. Pertama, kekumuhannya berkurang. Yang kedua adalah masyarakat mendapatkan insentif dari kegiatan program tersebut. Artinya dia bekerja juga ya. Kegiatan ini sekitar 2 bulan. Untuk Kota Pekalongan ada di 14 kelurahan. Masing – masing kelurahan , kita berikan sekitar Rp 300 jutaan. Disini tentunya yang pasti masyarakat secara umum itu nanti dikoordinir oleh kelurahan dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat),” terang Cakra Negara.
-
Cakra Negara juga mengungkapkan bahwa memang sudah lama Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan. Namun Cash For Work merupakan langkah Jokowi secara nyata di tahun 2021. Tak lain untuk mengatasi tingkat pengangguran yang cukup tinggi khususnya akibat pandemi Covid 19. Sehingga nantinya kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa lebih baik kedepannya. “Kemudian itu juga tidak dilepaskan begitu saja. Tapi ada pendampingan dari Kementerian PUPR. Kalau Kota Tanpa Kumuh sih sudah lama ya, 2015. Namun khusus yang Cash For Work atau padat karya itu agenda dari Pak Jokowi di tahun 2021 ini,” akhirinya. (Herdy Ramahwan/Ayu Yulia Yang)