Foto : SBY
“Hari ini kami berkabung. Partai Demokrat berkabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya KSP Moeldoko bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," kata SBY saat konferensi pers di kediamannya pada (05/03/2021). Sementara mengejutkan datang dari Mantan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua membeberkan alasan diadakannya KLB.
-
Menurut Max, KLB terjadi karena adanya hambatan komunikasi di dalam internal Partai Demokrat selama bertahun - tahun. “Latar belakang ini, saya kira semua orang sudah tahu, latar belakangnya karena ada sumbatan yang terjadi bertahun – tahun. Proses pemilihan SBY sebagai Ketua Umum PD pada tahun 2013 lalu untuk menggusur Anas Urbaningrum yang tersangkut kasus korupsi. Terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum PD membuat sejumlah calon Ketua Umum di tahun - tahun berikutnya tersendat. Hingga akhirnya, di tahun 2020, putra SBY, AHY terpilih menjadi Ketua Umum secara aklamasi,” ungkapnya pada (05/03/2021)
-
Menurut Max, proses pemilihan AHY saat itu tidak melibatkan pendiri partai. "Pak AHY terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Tapi yang kita kurang sreg, saat itu kongres itu hanya berlangsung 4 jam, langsung menempatkan AHY menjadi Ketum. Semua orang disuruh keluar saat itu, yang tidak memiliki hak suara disuruh keluar, termasuk pendiri partai disuruh keluar," tambahnya.
-
Sementara, Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana mengatakan pada (08/03/2021). Bahwa jika kubu AHY terlalu sibuk mengurus hal ini, mereka bisa kehilangan momentum di Pemilu 2024. “AHY harus bersikap cerdik dan pandai untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak berlangsung lama. Jika AHY itu duduk bersama dan membangun rekonsiliasi politik dengan kubu KLB, dipastikan konflik akan berakhir,” terangnya.
-
Pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan pun menyebut AHY memakai jurus mabuk menghadapi KLB pada (10/03/2021). "Ini namanya jurus mabuk. Sudahlah, kalau ada persoalan, kan ranah hukum ada. Tidak mesti kita geruduk sana, geruduk sini, satu ke KPU, satu ke Kumham, sampai ke Polhukam. Enggak usahlah kita saling ribut. Kita lihat saja. Kalau kurang senang, silakan Anda gugat di pengadilan. Itu kan hal yang terbaik. Tidak harus dengan kebencian, mengumbar emosi, santet - menyantet. Ini kan tidak baik,” jelasnya.
-
Diketahui, sejumlah pendiri dan kader Demokrat menggelar KLB pada (05/03/2021) lalu. KLB digelar karena mereka tak puas dengan kepemimpinan AHY di Demokrat. Para kader mendapuk KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Mereka juga menunjuk Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Lantas pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pun menjelaskan pada (08/03/2021).
-
"Apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Pak AHY kami akan catat, dan kemudian melakukan telaah lebih lanjut kepada dokumen yang diserahkan ini," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo R Muzhar di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan. Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) Yasonna Laoly pun menyampaikan respons. Bahwa Pemerintah baru dikeluarkan setelah memeriksa laporan penyelenggaraan KLB.
-
Namun, Yasonna menyampaikan bahwa hingga saat ini, penyelenggara belum menyerahkan hasil kegiatan yang menobatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat. Dia menegaskan pemerintah bakal objektif menetapkan status KLB tersebut. Penilaian bakal ditentukan sesuai ketentuan. "Kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.
-
Rupanya AHY dan pengurus Demokrat kubunya bak ketakutan yang luar biasa. Mereka melakukan safari. Mereka berkunjung ke Kemenkumham, KPU dan Kemenkopolhukam untuk memberikan bukti - bukti KLB Deli Serdang ilegal. Lantas dilanjut ada pemecatan kader Demokrat yang menghadiri KLB. Diketahui Ketua DPD Kepri yang juga Bupati Bintan, Apri Sujadi dipecat dari Partai Demokrat lantaran diketahui hadir di KLB. Setelah pemecatan terhadap Apri, DPP Demokrat menunjuk Wasekjen DPP Demokrat, Renanda Bahtiar sebagai Pelaksana Tugas (plt).
BACA JUGA: Terlalu! Mayoritas Kada Terpilih 2020 di Kepni Tak Punya Visi Misi Perihal Narkoba
Lalu adapun kader lain yang dipecat. Yaitu Ketua DPC Bantul Yogya, Ketua DPC Sleman Yogya, Ketua DPC Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Ketua DPC Ogar Ilir Sumatera Selatan, Ketua DPC Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Ketua DPC Sidrap Sulawesi Selatan, Ketua Barru Sulawesi Selatan, Ketua Pangkep Sulawesi Selatan, Ketua Takalar Sulawesi Selatan, Ketua DPC Sumenep, Jawa Timur dan Ketua DPC Ngawi, Jawa Timur. (Ayu Yulia Yang)
BACA JUGA: Mahfud MD Lebih Berpeluang Dibanding Prabowo Jadi Presiden 2024
https://www.youtube.com/watch?v=1I6lpDKvKBY&t=135s