Surabaya NAWACITAPOST – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati banyak menerima keluhan masyarakat saat melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam agenda Reses-nya, khususnya terkait dengan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan, red).
Seperti yang diterimanya saat agenda Reses di wilayah Bulak. beberapa kali warga di wilayah tersebut mengajukan pertanyaan yang sama yakni anggaran pembangunan kampung yang tidak jelas juntrungnya.
Padahal, menurut warga, Banjir terus terjadi dan sudah lumayan parah, namun saluran hanya diukur berulang kali tapi tidak dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot).
" Keluhan tidak hanya dalam pencairan, namun juga akses masuk aplikasi Musrenbang,” ujar Aning via ponselnya, Senin (22/2/21).
Seharusnya ada transparansi untuk pencairannya. Atau jika ditunda, pemerintah melakukan pemberitahuan secara tertulis, apakah perlu dilakukan pengajuan kembali atau tidak. " Semua tidak jelas. Ini terjadi tidak hanya disatu titik namun hampir di semua titik reses," katanya
Legislator PKS ini menegaskan, harusnya pemerintah kota memberikan fasilitas untuk kemudahan Musrenbang ini dan bisa dilakukan dengan memberikan pendamping di tingkat RW atau ditingkat kelurahan. Hal ini supaya masyarakat bisa memahami betul prioritas pengajuan yang diharapkan oleh Pemerintah kota Surabaya.
Demikian pula terkait cara maupun progres pelaksanaannya harus transparan, atau alternatif yang lainnya seperti aplikasi Musrenbang yang memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.
Tak hanya di Bulak, Aning menyampaikan, Musrenbang terkait fisik juga dikeluhkan warga di daerah-daerah banjir lainnya. Seperti kelurahan Bulak, Rungkut kidul yang juga masalah bau pada saluran juga Mulyorejo.
Lanjut Sekretaris fraksi PKS ini, dana kelurahan yang dialokasikan di tahun 2021 harusnya mengakomodir Musrenbang tahun 2020 dan tidak bisa dicairkan ditahun tersebut. " Hal ini sudah diinformasikan oleh kelurahan pada masyarakat saat musrenbangkel. Namun kenyataannya pemahaman ini tidak diberikan secara jelas dan merata, sehingga berakibat masyarakat merasa di PHP dan apatis terhadap Musrenbang," tandasnya. (bnw)