Surabaya NAWACITAPOST - Data kependudukan khususnya data MBR (Masyarakat Berpenhasilan Rendah, red) menjadi salah satu kunci sebagai dasar intervensi kebijakan berupa jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19.
Nah, yang menjadi persoalan selama ini yang terjadi adalah carut marut dan tak kunjung usai.
Menyikapi hal ini, Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat meminta pemerintah agar saat validasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat melibatkan RT, RW dan tokoh masyarakat setempat.
"Harus di lakukan Verifikasi berkala jadi tahu mana yang sudah meninggal , sudah pindah atau ada warga tidak mampu namun belum masuk data," kata Achmad kepada media ini, Sabtu (20/2/2021).
Ahmad Hidayat menyampaikan, validasi serta verifikasi data MBR harus dilakukan secara berkala, sehingga dapat mengetahui kondisi terkini sesuai fakta yang ada di lapangan.
"Pelibatan perangkat kampung seperti RT/RW serta tokoh masyarakat akan membantu meningkatkan validitas data warga tidak mampu karena merekalah yang di lapangan, tetapi perlu di berikan standarisasi sehingga obyektif," jelasnya.
Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga menyampaikan bahwa intervensi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan Kota Surabaya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus didukung dengan kekuatan data yang memiliki akurasi serta Validitas tinggi sehingga penerima manfaat bansos bisa tepat sasaran. (bnw)