news

JK Pura - Pura Tidak Tahu?

Senin, 15 Februari 2021 | 15:42 WIB
Jakarta, NAWACITAPOST - Mantan Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) periode 2004 - 2009, Muhammad Jusuf Kalla baru - baru ini menyoroti soal penurunan indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang digelar secara daring pada (12/02/2021), dia menjelaskan tentang hal - hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar - dasar demokrasi. Salah satu yang dia lontarkan dalam penjelasannya adalah pertanyaan terkait cara menyampaikan kritik pada pemerintah tanpa harus berurusan dengan polisi atau hukum. Lalu, rupanya ucapan JK tersebu mendapat tanggapan dari Mantan Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi. JK pura - pura tidak tahu?

BACA JUGA: Peredaran Narkoba di Desa Sangat Berkorelasi dengan Tingginya Perputaran Uang di Desa

Foto : Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla

Dedek melalui akun sosial medianya @Uki23 menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh JK. Menurutnya, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan agar tak berujung pada proses hukum saat menyampaikan kritik. Cara - cara tersebut adalah dengan tidak mengajak melakukan tindak kekerasan, tidak menyebarkan fitnah dan tidak memprovokasi orang lain lewat organisasi terlarang. "Caranya? Jangan ajak untuk lakukan kekerasan, jangan fitnah, jangan gunakan organisasi terlarang untuk provokasi," katanya. Merasa bukan siapa-siapa dan tak pantas menyampaikan pendapatnya, dia menuturkan bahwa JK sebetulnya sudah tahu cara menyampaikan kritik dengan aman. "Ah siapalah aku ajarkan pak JK bagaimana untuk mengkritik. Bapak tau lah caranya," lanjutnya.

-
Foto : Update sosial media Dedek Prayudi

Tak hanya itu, Dedek bahkan menganggap bahwa JK sebenarnya tidak sedang menyampaikan pertanyaan, melainkan pernyataan. "Pak JK ini bukan lagi bertanya, tapi lagi berstatement yang maksudnya aku tau apa," ujar Dedek. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam penjelasan yang disampaikan JK, dia membahas soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik pada pemerintah. Diindikasi memang pernyataannya merupakan sindiran terhadap Jokowi. JK lantas mempertanyakan cara mengkritik dengan aman agar tak berakhir pada proses hukum. "Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," katanya.

-
Foto : Mantan politikus PSI, Tenaga Ahli KSP Ade Irfan Pulungan menilai JK

Tak hanya datang dari mantan politikus PSI, Tenaga Ahli KSP Ade Irfan Pulungan menilai JK terlihat seolah - olah ingin memanas - manasi keadaan. “Jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Jusuf Kalla menyampaikan itu. Dan disampaikannya dalam forum suatu partai, sepertinya dia ingin memanas - manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut," ujar Ade Irfan saat dihubungi, pada (13/2/2021). Dia pun menyebut JK perlu membedakan antara kritik dan hujatan. Dia juga mempertanyakan cara berpikir JK terkait statement yang mempertanyakan cara kritik. “Pertama kan harus bisa bedakan antara kritik dan hujatan caci maki, mana yang dikatakan kritik mana yang dikatakan caci maki itu yang harus dipahami oleh Pak JK. Saya kira dia sebagai tokoh masyarakat, tokoh publik, kalau dia mempertanyakan tentang itu justru saya mempertanyakan tentang logika berfikir dia, mengapa dia malah menyatakan statement itu,” ungkapnya. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Persiapkan Putra Putri Daftar di Kuliah Ikatan Dinas Kemenkumham

Tags

Terkini